Redaksibekasi.com- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR ) Kabupaten Bekasi telah melakukan Pembiaran terhadap Pengawasan kegiatan Pembangunan Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.Pembiaran yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR ) adalah lemahnya Pengawasaan di lokasi kegiatan Pembangunan yang bersumber dari Dana APBD - TA 2017."

Pantauan Wartawan redaksibekasi.com banyak ditemukan permasalahan di lapangan, terkait pembangunan Sekolah yang bersumber dari dana APBD tahun 2017, namun pihak Pengawasan Dinas PUPR dan Konsultan diduga tidak pernah ada di lokasi kegiatan Pembangunan Sekolah SMPN.1Cikarang Barat, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat.(14/11)

Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia

( GRPPH-RI ) Syahban Siregar.SH mengatakan, Pengawas PUPR dan Konsultan ada atau tidaknya di lapangan, semua ini adalah suatu pembiaran Kabid Banguan Negara PUPR "Benny Sugiarto Prawiro yang kami duga dinilai tidak efesien menempatkan Pengawasan Dinas PUPR maupun Konsultan, artinya ini sudah dapat kita duga suatu persekongkolan antara Pengawasan Dinas PUPR dan Konsultan serta pihak Kepala Sekolah untuk mendapatkan keuntungan dari CV yang mengerjakan Rehab SMPN.1 Cikarang Barat, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi."ujarnya.(14/11)."

Syahban Siregar.SH menegaskan,kalau tidak ada Pengawasan Dinas PUPR dan Konsultan di lokasi Proyek Rehab Pembangunan SMPN.1 Cikarang Barat, maka dapat kami indikasikan bahwa Pengawasan Dinas PUPR dan Konsultan yang mengawasi di lokasi Sekolahan tersebut terkesan hanya makan gaji buta dan menerima Upeti dari pihak Pemborong yang mengerjakan SMPN.1Cikarang Barat dari Dana APBD - TA 2017 Milyaran rupiah. agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR ) H.Jamaludin dan Kabid Bangunan Negara dapat memberi sangsi tegas kepada pihak Konsultan dan Pengawasan Dinas PUPR, karena mereka bekerja dibayar oleh uang rakyat jangan hanya makan gaji buta."ungkap Syahban.(14/11). 

Syahban juga menegaskan, dengan adanya Proyek Rehab Pembangunan SMPN.1 Cikarang Barat, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat tersebut dapat kita menduga keras bahwa nilai anggaran APBD Milyar yang di kerjakan pihak Pemborong tidak diawasi, berarti ini sudah ada dugaan keras persekongkolan pihak Pemborong dengan Kabid Bangunan Negara serta PPK maupun PPTK agar dapat meraup keuntungan besar."tegasnya."(Julham)