
BABELAN BEKASI – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mendesak pemerintah desa setempat segera merealisasikan pembangunan kembali pendopo desa yang telah dibongkar. Meski para pemangku kepentingan telah menandatangani notulen kesepakatan sejak 2 November 2026 lalu, proyek pembangunan kembali pendopo Desa Kedung Pengawas hingga kini belum menunjukkan kepastian jadwal maupun titik lokasi baru.
Ketidakjelasan tindak lanjut kesepakatan ini memicu pertanyaan serius dari jajaran legislatif desa. Mereka menilai pemerintah desa belum mengambil langkah konkret untuk mengeksekusi komitmen tertulis yang telah disepakati bersama sebelum pelantikan kepala desa definitif.
Rincian Kesepakatan dalam Notulen 2 November 2026
Polemik pembongkaran pendopo Desa Kedung Pengawas bermula dari perobohan bangunan fasilitas publik tersebut beberapa waktu lalu. Untuk meredam polemik dan memastikan keberlanjutan aset desa, para pihak menggelar musyawarah yang menghasilkan notulen kesepakatan resmi pada 2 November 2026.
Tiga pihak utama menandatangani dokumen kesepakatan tersebut, yakni Ketua BPD Kedung Pengawas Rohmat Wijaya, Penjabat (Pj) Kepala Desa Kedung Pengawas saat itu Mardanih, serta perwakilan pihak kepala desa terpilih, Leo Burhanudin.
Dalam dokumen notulen kesepakatan tersebut, para pihak mencantumkan beberapa poin krusial terkait tanggung jawab dan alasan pembongkaran:
- Alasan Pembongkaran: Dokumen mencatat bahwa pembongkaran dilakukan karena kondisi fisik bangunan dinilai sudah tidak layak pakai, serta letaknya dianggap kurang sesuai dengan kondisi geografis lingkungan kantor desa.
- Tanggung Jawab Pj Kepala Desa (Poin ke-2): Pj Kepala Desa Kedung Pengawas Mardanih menyatakan bahwa pembongkaran pendopo tersebut merupakan bentuk kelalaian koordinasi. Atas dasar itu, ia berkomitmen membangun kembali pendopo desa menggunakan anggaran pribadi.
- Komitmen Pihak Kepala Desa Terpilih (Poin ke-4): Leo Burhanudin menegaskan bahwa kepala desa definitif atau kepala desa terpilih akan membangun kembali pendopo desa yang telah dirobohkan tersebut.
Anggota BPD Pertanyakan Waktu Pelaksanaan dan Titik Lokasi
Lebih dari dua pekan berselang sejak penandatanganan kesepakatan, belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan fisik maupun penetapan lahan pengganti. Kondisi ini mendorong Anggota BPD Kedung Pengawas Bidang Pembangunan, Acep Sukarna, angkat bicara dan menagih janji pemerintah desa.
Acep menegaskan bahwa pemerintah desa wajib memberikan kepastian jadwal kepada masyarakat dan BPD terkait kapan pembangunan kembali pendopo tersebut akan dimulai. Selain itu, ia menyoroti ketiadaan informasi mengenai titik koordinat atau lahan baru yang akan digunakan.
Menurut Acep, alasan pembongkaran yang merujuk pada ketidaksesuaian letak geografis seharusnya langsung diikuti dengan penetapan lokasi pengganti yang lebih strategis dan representatif.
"Kalau posisi pendopo yang dirobohkan itu tidak sesuai letak geografisnya, lalu di mana lokasi yang sesuai? Segera tentukan. Kami tunggu respons cepat dari Kepala Desa Kedung Pengawas, Hj. Siti Rodiyah," ujar Acep saat memberikan keterangan di Babelan, Kamis (19/11/2026).
Simpan Nilai Sejarah Kepemimpinan Desa dan Jejak Anggaran Publik
Desakan BPD agar pendopo Desa Kedung Pengawas segera dibangun kembali bukan tanpa alasan mendasar. Acep menekankan bahwa pendopo tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai bangunan fisik atau tempat berkumpul warga, melainkan menyimpan rekam jejak sejarah pemerintahan desa dari masa ke masa.
Berdasarkan catatan sejarah lokal yang ia himpun, pendopo desa tersebut memiliki ikatan erat dengan dedikasi para pemimpin desa terdahulu serta menggunakan dana publik dalam perawatannya.
"Ini penting, karena pendopo yang dirobohkan kemarin merupakan bagian dari sejarah kepemimpinan kepala desa terdahulu. Dari informasi yang saya terima, pendopo desa ini dibangun pada masa kepemimpinan H. Nurja dan pernah direhabilitasi pada masa Kepala Desa H. Nacin serta H. Nasarudin menggunakan anggaran desa. Sehingga keberadaannya harus dilestarikan," tegas Acep.
Karena proses pembangunan awal hingga tahap rehabilitasinya menyerap anggaran desa yang sah, Acep menilai hilangnya bangunan tersebut tanpa kejelasan pengganti berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait tata kelola aset desa.
Harapan Realisasi Nyata dari Kepala Desa Definitif
BPD Kedung Pengawas berharap notulen kesepakatan tertanggal 2 November 2026 tidak berhenti sebatas dokumen administratif di atas kertas. Pemerintah desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa definitif Hj. Siti Rodiyah diharapkan segera membuka komunikasi resmi, menetapkan lokasi pembangunan yang baru, serta mengumumkan jadwal pengerjaan proyek tersebut.
Dengan adanya kepastian jadwal dan lokasi dari pemerintah desa, masyarakat Desa Kedung Pengawas dapat kembali memiliki fasilitas pendopo yang representatif sekaligus menjaga kelestarian nilai sejarah kepemimpinan desa di Kecamatan Babelan.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Kedung Pengawas Hj. Siti Rodiyah guna memperoleh penjelasan resmi terkait tindak lanjut dan rencana realisasi pembangunan kembali pendopo desa tersebut. (Red)