BEKASI — Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi masuk dalam wilayah yang mendapat perhatian serius dalam peringatan dini kekeringan meteorologis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kedua wilayah tersebut tercatat dalam kategori Awas, seiring masih dominannya kondisi kering di sejumlah daerah Jawa Barat pada September 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kekeringan meteorologis tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Kekeringan terjadi ketika curah hujan berada jauh di bawah kondisi normal dalam periode tertentu sehingga dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga aktivitas masyarakat.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Barat diperkirakan masih berlangsung hingga 10 September 2026. Setelah periode tersebut berakhir, BMKG akan kembali melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan kondisi iklim sekaligus memetakan potensi kekeringan pada periode 10 hari berikutnya.
Sebelumnya, dalam peringatan dini kekeringan meteorologis periode 21–31 Agustus 2026, BMKG telah menunjukkan adanya wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dengan durasi lebih dari 60 hari.
Artinya, persoalan kekeringan tidak dapat dipandang hanya sebagai kondisi sesaat karena periode tanpa hujan yang panjang dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber air masyarakat.
Dalam pemantauan BMKG, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat juga masuk kategori Awas. Wilayah tersebut antara lain Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, serta Kota Banjar dan Kota Bekasi. Kabupaten Ciamis juga tercatat mengalami kondisi dengan tingkatan yang mencakup kategori Siaga hingga Awas.
Kemarau Panjang dan Pengaruh El Nino
Ancaman kekeringan di Jawa Barat tidak terlepas dari kondisi iklim nasional pada 2026. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berpotensi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Sebelumnya, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Agustus dan September. Sebanyak 369 Zona Musim atau sekitar 48,84 persen wilayah daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus, sedangkan 169 Zona Musim atau sekitar 25,41 persen memasuki puncak kemarau pada September.
Kondisi tersebut semakin mendapat perhatian karena berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino. Dalam analisis BMKG, indeks ENSO rata-rata tiga bulan untuk periode Juni-Juli-Agustus 2026 mencapai 2,2 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Nilai suhu permukaan laut di wilayah Nino3.4 pada dasarian III Agustus juga berada pada level +2,74.
BMKG sebelumnya memprediksi El Nino masih akan bertahan hingga awal 2027. Fenomena tersebut terutama memberikan dampak terhadap Indonesia ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau karena dapat memperkuat kondisi kering dan mengurangi suplai kelembapan ke sejumlah wilayah.
Memasuki September, kondisi tersebut belum sepenuhnya berubah. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi curah hujan rendah hingga menengah. Pada September, sejumlah wilayah termasuk Pulau Jawa masih berpeluang mengalami curah hujan kurang dari 50 milimeter per bulan.
Bekasi Perlu Antisipasi Ketersediaan Air
Bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Bekasi, masuknya wilayah tersebut dalam kategori Awas menjadi sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berkurangnya ketersediaan air.
Dampak kekeringan meteorologis dapat dirasakan dalam berbagai bentuk. Penurunan ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan utama, terutama apabila periode tanpa hujan berlangsung panjang. Selain kebutuhan rumah tangga, kondisi tersebut juga dapat memberikan tekanan terhadap sektor pertanian yang bergantung pada ketersediaan air.
Kondisi kemarau juga dapat meningkatkan risiko persoalan lingkungan lainnya. Cuaca yang lebih panas dan kering membuat lahan serta vegetasi menjadi lebih mudah mengalami kekeringan. Di sejumlah wilayah Indonesia, BMKG bahkan masih menempatkan September sebagai periode kritis dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Meski demikian, masuknya Bekasi dalam zona Awas kekeringan bukan berarti wilayah tersebut sama sekali tidak akan mengalami hujan. BMKG menjelaskan bahwa hujan lokal masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa bagian barat. Namun, sebarannya tidak merata sehingga hujan yang turun di satu wilayah belum tentu mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara keseluruhan.
Karena itu, masyarakat Bekasi tetap perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan iklim secara berkala. Penggunaan air secara bijak menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan sambil menunggu perubahan kondisi musim.
Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan air bersih apabila periode kering berlangsung lebih panjang. Langkah seperti pemantauan sumber air, kesiapan distribusi air bersih, serta perhatian terhadap wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air menjadi bagian penting dari mitigasi.
BMKG sendiri terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kekeringan meteorologis dan dinamika atmosfer. Masyarakat diminta memperoleh informasi dari kanal resmi BMKG agar tidak hanya mengandalkan informasi cuaca yang beredar di media sosial.
Bagi Bekasi, peringatan ini menjadi pengingat bahwa musim kemarau belum selesai. Ketika hujan semakin jarang dan kondisi kering berlangsung lebih lama, air yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang selalu tersedia bisa berubah menjadi kebutuhan yang harus benar-benar dijaga.