Add caption

Redaksibekasi.com- Cikarang: Organisasi masyarakat (Ormas) Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kabupaten Bekasi sambangi kantor DPRD kabupaten Bekasi dalam rangka turut menghadiri Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kab. Bekasi Masa Jabatan 2019-2024 serta melakukan Silaturrahmi dan sekaligus melakukan Audiensi dengan Muhammad Nuh Wakil Ketua DPRD Kab.Bekasi.

Kehadiran Ormas IPI di Gedung DPRD kabupaten Bekasi, Usai Acara  pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kab. Bekasi, diterima langsung oleh Muhammad Nuh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, IPI kabupaten Bekasi selain silaturrahmi, sekaligus melakukan Audiensi terkait maraknya persoalan di Kabupaten Bekasi ini sangat kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, Sejumlah Pimpinan IPI turut serta hadir diantaranya, Pendiri IPI Edwar Nenggolan, Ketua Umum DPP IPI H.Darwis Nasution, Burhan (Bendahara), EKO (Ketua Bidang OKK), Lukman Hakim Lubis, SH dan Hasbih (Selaku Departement Humas).

Dikatakan Muhammad Nuh, Gedung DPRD ini adalah tempat aspriasi masyarakat, DPRD adalah tempat orang mendengar keluhan masyarakat, kemudian di rumuskan keinginanya seperti apa, di rapatkan dan lalu di perjuangkan menjadi program-program di kabupaten Bekasi.

"LSM dan Ormas IPI yang hari ini hadir serta insan media di kabupaten bekasi, saya yakin sangat mendengar keluhan  masyarakat dan memang terasa ada jarak antara masyarakat dengan eskutif  legislatif, Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi intens jaman sekarang mudah berkominikasi tinggal WhatsApp," Kata Muhammad Nuh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kamis (10/10).

"Makanya perlu ada keterlibatan semua pihak, salah satunya masyarakat, Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh legislatif bisa berjalan optimal," tambahnya.

Dikatakan wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Persoalan di Kabupaten Bekasi ini sangat kompleks. Pasalnya, Mulai dari kesehatan, Pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kemiskinan.

"Untuk itu kami akan bekerjasama dengan legislatif dalam melakukan pengawasan, " Tegasnya.

Terkait penegakan supremasi hukum di kabupaten bekasi, Muhammad Nuh menuturkan, Menurutnya sering terjadinya Ketidakadilan dan hal ini sebaiknya diurai dan yang sudah terlanjur basah di rapihkan, Hendaknya pihak kepolisian pihak kejaksaan juga pihak Bupati dan Angota Dewan hendaknya berkomitmen dengan Penegak Hukum yang benar.

"Hukum tidak boleh timbang tindih sehingga kalau timbang tindih akan timbul perlawanan," pungkas H.Muhammad Nuh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk