 |
| Kantor Pemkot Bekasi di kepung ribuan massa |
H. Saat selaku Koordinator aksi dalam rilisnya alasan sikap yang diberikan oleh Aliansi Ormas, LSM, dan Tokoh Masyarakat Kota Bekasi
1. Bahwa dalam proses perjalanan pemerintah, Pj. Walikota Bekasi tidak membangun komunikasi yang baik dengan aparatur pemerintah dan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan selama menjadi Pj. Walikota tidak pernah dilakukan rapat sinergitas aparatur dan pertemuan dengan tokoh masyarakat di kota Bekasi dalam menyikapi persoalan dilapangan
2. Pj. Walikota Bekasi bersikap arogan terhadap aparatur dengan senantiasa mengancam dengan kewenangan yang dimilikinya apabila aparatur tidak mengikuti keinginannya sehingga terjadi disharmonisasi atara Pj. Walikota dengan para aparatur di pemkot Bekasi
3. Pj. Walikota Bekasi menganggap Sekda Kota Bekasi sebagai musuh yang akan melakukan makar adalah tuduhan tendensius dan bukti bahwa Pj. Walikota tidak menghargai pejabat yang sudah senior dalam melaksanakan tugas di Kota Bekasi
4. Pj. Walikota Bekasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan tidak menambah rombel di SMPN pada saat PPDB Online dilaksanakan.
5. Pj. Walikota Bekasi tidak pernah melaksanakan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan Pilkada serentak ke wilayah sebagai bentuk tanggung jawab kepada daerah dalam memfasilitasi Pilkada baik melalui Forum rapat koordinasi maupun kunjungan lapangan .
6. Pj. Walikota Bekasi tidak mengantisipasi dan tidak pernah mencegah terjadinya perang opini dan berita Hoax yang mengadu domba mayarakat saat pelaksanan Pilkada serentak dengan tidak melakukan koordinasi dan pengarahan kepada aparatur yang ada.
7. Pj. Walikota Bekasi mengabaikan keberadaan tokoh ulama dan agama dengan tidak menghadiri jadwal acara keagamaan seperti tarling (tarweh keliling) yang sudah disusun oleh dirinya tapi tidak dihadiri pada saatnya.
8. Arogansi Pj. Walikota Bekasi dengan mempermainkan tokoh lintas agama yang sudah memohon beraudensi menyampaikan masukan terhadap situasi dan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi, ternyata ditinggal pergi dengan alasan bahwa tokoh lintas agama harus melakukan permohonan dengan surat dulu.
9. Bahwa dengan seluruh situasi yang terjadi saat ini khususnya di Kota Bekasi menuntut agar Pj. Walikota Bekasi mengundurkan diri dari jabatan karena tidak mampu membawa Kota Bekasi lebih baik.
10. Aliansi mendesak kepada Pj. Gubernur Jabar dan menteri dalam negeri (Mendagri) untuk mencopot dan seger mengganti R. Ruddy Gandakusumah dari Jabatan Pj. Walikota Bekasi
Dalam orasinya juga para aliansi Ormas, LSM, dan Tokoh Agama menuliskan petisi penolakan dan pencopotan Pj. Walikota kain sepanjang 25 Meter dan akan di serahkan ke Mendagri. Apabila tuntunan tidak dipenuhi, Aliansi Ancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," tegas H.Saat.
Sementara itu, Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah saat dikonfirmasi awak media terkait aksi demo Aliansi ormas dan LSM, melalui pesan singkat mengatakan bahwa'Itu adalah hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat'.
"Tidak ada masalah, hak siapapun untuk berserikat dan berkumpul serta menyuarakan pendapat, itu dijamin konstitusi termasuk untuk berdemo," kata Ruddy Gandakusumah. kamis (26/7)."(*)
Reporter: luk
Editor: Luk