Redaksibekasi.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi. telah mengalokasikan anggaran dana APBD dan ABT-TA 2017, untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Wilayah Kabupaten Bekasi.(18/12).

Sakir sebagai Putra Daerah Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa ia sangat perihatin melihat Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bekasi yang di kerjakan pihak Rekanan pemda yang ada di Kabupaten Bekasi, karena Pengawasan dan Konsultan diduga hanya sebagai pelengkap semata."ujar Sakir.(18/12/2017). 

Sakir menjelaskan, bahwa dari tahun ke tahun, kami menduga bahwa kegiatan Dinas terkait yang mengalokasikan dari Anggaran Dana APBD maupun ABT selalu saja melakukan Gratipikasi kepada pihak Rekanan dinas pemda kabupaten Bekasi.dengan diawal sebelum di laksanakannya pekerjaan sebagai DP/ uang muka itu pasti harus sudah di keluarkan oleh rekanan dinas. sedangkan Proyek / Kegiatan belum di laksanakan oleh pihak Rekanan yang di lelangkan oleh Dinas."ungkap Sakir.

Sakir juga menegaskan, dengan banyaknya Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bekasi yang di kerjakan oleh pihak Rekanan, bahwa Sakir menduga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) H.Jamaluddin. SH MM.menempatkan Pengawas dan Konsultan tidak Efektip, maka dapat di Indikasikan seolah-olah tugas Pengawas dan Konsultan tidak melihat Kualitas dan Mutu Pembangunan Infrastruktur Jalan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sakir mengharapkan sebagai Putra Daerah Kabupaten Bekasi, bahwa seharusnya pihak Konsultan dan Pengawas Dinas harus dapat melihat Kualitas dan Mutu pekerjaan yang di kerjakan oleh pihak Rekanan dilokasi." tegasnya Sakir.

Dengan adanya kegiatan Infrastruktur Jalan yang di Alokasikan dari anggaran Dana APBD maupun ABT tahun 2017, agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)H.Jamaluddin SH.MM dapat memberi sangsi kepada Konsultan dan Pengawas yang bekerja, harus menjaga Kualitas dan Kuantitas Mutu Infrastruktur yang dikerjakan oleh pihak Rekanan di Kabupaten Bekasi."(Julham)