Diduga kuat rekanan kontraktor Leluasa Curi Volume ketebalan coran jaling.Yang seharusnya ketebalan coran tersebut 15 cm tapi yang di lakukan atau di kerjakan oleh rekanan kontraktor hanya 5 cm sampai 8 cm. Ditambah parahnya lagi hamparan biskos LPB (lapisan pondasi bawah) pun tidak ada dan plastik tidak terpasang. Sudah menjadi kelaziman Sampai papan nama kegiatan tidak ada di lokasi kegiatan.

Rekanan kontraktor saat di konpirmasi melalui pia telpon menjelaskan."Saya tidak di kasi papan nama proyek oleh dinas, sementara saat di konfirmasi  Terkait kualitas coran dan ketebalan coran kontraktor memilih diam," kata kontraktor saat di hubungi via seluler, Selasa (19/12).

Lantaran dinilai banyak pekerjaan rekanan kontraktor yang dianggaran dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Kabupaten Bekasi tahun 2017, tidak sesuai bestek dan terkesan asal jadi di karenakan minimnya pengawasan dari konsultan dan pengawas pekerjaan, membuat salah satu organisasi kemasyarakatan di Babelan angkat bicara.(19/12). 

Terpisah, Ketua Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) PAC Babelan, Nurdin PS, merasa geram, menanggapi banyaknya persoalan Pekerjaan yang dialokasikan melalui Dana Anggaran Biaya Tambahan kabupaten Bekasi (ABT) Tahun 2017, menurutnya hampir semua pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan kontraktor tidak sesuai spek, seperti tidak terpasangnya plang papan nama, hingga kurangnya tinggi volume pekerjaan.

"Hampir semua pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan Pemda tidak sesuai spek, dari mulai Papan Proyek dan Ketebalan serta lemahnya pihak Pengawas dan Konsultan yang membuat leluasa Pihak kontraktor untuk mencuri pandangan," terangnya, di Babelan Selasa (19/12).

Lanjutnya, Sungguh miris sekali memang, Kami menduga mitra kerja pemkab Bekasi ini (konsultan dan pengawas-red) main mata dengan sejumlah rekanan kontraktor.

"Kami minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarkim-red) serta Kepala Bidang Wasdal, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, turun kelokasi pekerjaan, agar bisa melihat secara langsung bagaimana rekanan kontraktor dalam mengerjakan pekerjaan yang dianggarkan dari uang rakyat," tegasnya.

Terakhir kata Nurdin, sebagai Lembaga Kami minta Jamaluddin sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi serta Kabid Wasdal, untuk mengecek pekerjaan rekanan kontraktor, kalau perlu bila tidak sesuai di bongkar saja, untuk dilakukan Cor Ulang.

"Diduga kuat kabid serta kadis PUPR juga bermain mata dengan pemborong, kenapa tidak karna sampai saat ini marak nya pemberitaan dan laporan masyarakat tidak ada Langkah dan sikap tegas dari Dinas terkait maupun inspektorat," bebernya Nurdin.SE, PS, Ketua PAC IPI Babelan."(Red)