 |
| Ruang bagian Umum DPRD kab. Bekasi |
Ketua Investigasi Garda Tipikor Indonesia (GTI) DPC Kabupaten Bekasi JF.Sihombing, menyoal kinerja lembaga pemerintahan kabupaten Bekasi, khususnya Kabag umum DPRD kabupaten bekasi.
Sesaat sempat terjadi bersitegang adu argumen dengan petugas Bagian umum kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah Bekasi, pasalnya surat dari Lembaga GTI kabupaten Bekasi yang dikirim untuk ketua Dewan Komisi 3, melalui bagian Umum, hilang raib bagai ditelan bumi sampai tak tau rimbanya.
Lembag kami (GTI-red) telah memberikan surat permohonan Sidak Dewan, melalui bagian Umum DPRD dengan No. 015/DPC-GTI/kab/III/17. pada tanggal 6 Maret 2017, atas dasar maraknya keluhan masyarakat Nelayan dan masyarakat Pantai harapan jaya, dari hasil pelaksanaan Pembangunan jembatan Dempes di Penombo tahap I, yang di bangun oleh PT.Cendana wangi (tertera di papan Proyek -red) akan tetapi sampai dengan hari ini tanggal 24 juli 2017 belum pernah ada balasan apapun dari Dewan Komisi 3," kata JF.Sihombing, ketua Investigasi GTI kepada Media, di pintu masuk Bagian Umum DPRD kabupaten Bekasi. Senin (24/7).
"Semua ini pelecehan terhadap lembaga GTI sebagai fungsi kontrol di masyarakat, kami menunggu surat balasan dari Komisi 3, ternyata surat masuk yang kami kirim melalui bagian Umum yang di tujukan untuk Ketua Komisi 3 DPRD kabupaten Bekasi, tidak tercatat dalam buku Agenda, padahal tanda terima surat kami Jelas tertera tanggalnya", terangnya.
Sebagai Lembaga tentunya kami sangat kecewa dengan Kinerja Bagian Umum DPRD kabupaten bekasi, yang telah mengabaikan surat kami yang ditujukan untuk Ketua Komisi 3 DPRD kabupaten Bekasi.
"Kecewa kami terhadap kinerja bagian umum DPRD kabupaten bekasi, mungkin ga becus kerja", tegasnya.
Dikatakan JF.Sihombing, sejak beberapa waktu lalu, sering tim kami melakukan monitor di lapangan dari capaian hasil pembangunan di Kabupaten Bekasi, dibawah kepemimpinan dr.Hj.Neneng Hasanah yasin, termasuk Jembatan Dempes Bagedor yang menjadi laporan awal tim GTI, dari hasil temuan di lapangan akhirnya melalui surat resmi ditujukan untuk Dewan Yang terhormat Komisi 3, tapi apalah daya, surat yang kami kirim melalui prosedur (bagian Umum di lantai 2-red) nyatanya tidak sampai di ruangan Komisi 3, padahal surat yang kami kirim tercatat tanggal 6 maret 2017.
"Kinerja bagian Umum DPRD Kabupaten bekasi, terkesan masih Amburadul, surat penting dan urgent bagi kami sebagai lembaga hilang antah berantah", keluhnya.
Tim Investigasi GTI Hombing berharap, semboyan kabupaten Bekasi yang "Bersinar" jangan sampai pudar mengabaikan keluhan masyarakat dan Lembaga serta lemahnya sistem dan pengawasan terhadap instansi terkait.
"Kami ingin adanya kejelasan dan ketegasan dari bagian Humas DPRD, surat yang kami kirim jika hilang, tentunya ada penjelasan yang tercatat", ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC GTI Kabupaten Bekasi, H.Nana Supriyatna SE, sangat menyayangkan kinerja Bagian Humas DPRD kabupaten Bekasi, yang telah mengabaikan Lembaga GTI, dengan mudahnya mengatakan surat yang kami kirim melalui bagian Umum tidak sampai sesuai alamat, Di Komisi 3 DPRD kabupaten bekasi.
"Kami sudah upaya untuk bertemu dengan Kabag Humas DPRD, agar mendapatkan penjelasan yang akurat, terkait surat kami yang hilang tidak sampai tujuan, ternyata kabag Humas sedang tidak di tempat", terangnya (Senin 24/7).
Sedikit ditambahkan H.nana, sekedar informasi bahwa dari hasil pantauan dan kunjungan Tim GTI di lokasi "jembatan Dempes bagedor", sesungguhnya Masyarakat sangat berterima kasih kepada pemda kabupaten bekasi, adanya pembangunan jembatan yang nantinya sangat banyak manfaatnya, akan tetapi ada Keluhan dan keresahan masyarakat yang terabaikan, masyarakat dengan perahu nelayan tidak dapat melintasi jembatan kali ciherang saat air pasang, kemiringan/amblas pada satu bagian Tapak jembatan, kurang Tinggi, bagian muka jembatan mengecil serta adanya pembangunan box culvert yang sering menimbulkan kecelakaan ( keterangan warga bagedor H.Rojak-red).
"Sebagi lembaga GTI Ber
Sebagi lembaga GTI Berharap adanya kajian ulang terhadap manfaat jembatan bagi masyarakat serta menurunkan tim ahli kontruksi dan konsultan bangunan yang kompeten serta gambar rencana Awal titik nol pembangunan jembatan, agar asas manfaat jembatan untuk dapat di pergunakan oleh masyarakat, karna Hasil pembangunan jembatan menggunakan Uang rakyat", pungkasnya.(lukman)