Tunanetra Sama Dengan Orang Sakit?

Oleh Aria Indrawati Sabtu, 06 Desember 2008 01:10

Tiga Desember 2008, bertepatan dengagn Hari Internasional Penyandang Cacat, hari yang dicanangkan PBB lebih dari duapuluh tahun yang lalu untuk diperingati, sebagai isyarat bagi semua pihak di seluruh dunia agar lebih memperhatikan keberadaan para penyandang cacat dengan menghormati, melindungi serta memenuhi semua hak-hak mereka, justru telah ditandai dengan kejadian yang tidak menyenangkan berupa pelanggaran hak.

Kejadian yang saya tulis ini hanya satu dari sekian benyak kejadian, yang mungkin juga terjadi pada hari yang sama di seluruh dunia.

Sore itu, setelah menyelesaikan tugas mengunjungi Fajar Harapan, sebuah pusat rehabilitasi untuk tunanetra di Martapura Kalimantan Selatan, saya – tunanetra (lemah penglihatan) -- dan Wenru, seorang teman dari Overbrook School For The Blind – USA – langsung menuju bandara untuk kembali ke Jakarta. Seperti saat berangkat, kali ini kami juga menggunakan pesawat yang sama, Lion Air. Proses check in berjalan cepat karena antrian penumpang pendek saja.

Setelah menghabiskan waktu dengan mengobrol selama kurang lebih 45 menit di ruang tunggu, kami bergabung dengan antrian penumpang yang memenuhi panggilan boarding. Seperti yang sudah-sudah, kami sengaja memilih berada di barisan agak belakang; kami merasa lebih nyaman begini, jadi tidak terburu-buru. Sama halnya dengan penumpang lainnya, setiba di pintu yang ditetapkan, saya, sambil menarik traveling bag di tangan kanan dan berpegangan pada lengan kanan Wenru, menyerahkan boarding pass kami.

Melihat cara saya berjalan – sambil berpegangan pada lengan Wen --, sang petugas penyobek boarding pass bertanya: “apa ibu sakit?”

Saya jawab: “tidak.”

Seperti memahami apa yang sedang petugas itu pikirkan, saya melanjutkan: “saya tidak sakit, tapi saya tunanetra.”

Mendengar kata “tunanetra”, sang petugas kontan berkata: “kalau begitu Ibu harus menandatangani surat pernyataan.”

“Surat pernyataan apa?”

Sang petugas yang semula berdiri di ambang pintu lalu menuju meja di dekatnya, dan meminta pada petugas lain yang ada di situ untuk mengeluarkan surat pernyataan.

Lalu, “ibu harus menandatangani pernyataan ini,” katanya.

“pernyataan apa?” Tanya saya lagi.

“ini sekedar pernyataan saja Bu,” katanya lagi.

Karena sudah tahu pernyataan seperti apa yang mereka minta saya tandatangani, lalu saya bilang: “pernyataan bahwa saya sakit, dan kalau nanti terjadi sesuatu dengan saya airline company tidak mau bertanggungjawab?”

“Saya tunanetra, tapi saya tidak sakit! Jadi saya tidak mau menandatangani pernyataan itu!”, lanjut saya dengan suara agak meninggi.

“Tapi Bu, dulu pernah ada kejadian”, petugas yang ada di balik meja menyambung.

“Kejadian apa?” Tanya saya

Melihat saya menjadi marah, sang petugas yang berada di pintu kemudian memanggil petugas security melalui HTnya.

Kemudian , dari sebelah kiri saya, Wen bertanya: “ada apa Aria?”

“Dia minta saya menandatangani surat pernyataan karena saya tunanetra,” jawab saya.

“Pernyataan apa?” Tanya Wen.

“Pernyataan itu sebenarnya untuk orang sakit, karena mereka menganggap tunanetra sama dengan orang sakit, mereka juga meminta saya menandatangani surat itu, yang intinya menyebutkan bahwa jika sakit bertambah parah akibat penerbangan, perusahaan penerbangan tidak mau bertanggungjawab”, jelas saya.

Sebagai orang yang hampir duapuluh tahun bekerja untuk tunanetra baik di Amerika maupun di Negara-negara sedang berkembang, Wen sangat marah mendengar penjelasan saya.

Lalu, dengan berbahasa Inggris, tanpa peduli para petugas yang ada di situ memahami atau tidak, Wen berseru: “Aria memang tunanetra, tapi dia tidak sakit, kalian tidak bisa menyamakan tunanetra dengan orang sakit, itu tidak fair, kalian telah melanggar haknya!”

Seusai memarahi para petugas, lalu Wen mengambil boarding pass kami yang tergeletak di meja dan bilang: “ayo Aria, kita jalan saja terus.” Tapi, tentu saja petugas yang ada di pintu menahan kami.

Lalu, sang petugas security berkata: “sebentar Ibu.”

“Apa lagi?” Tanya saya.

“Eeeeeeee, Ibu harus,” kata sang petugas security yang saya rasakan mulai salah tingkah melihat bagaimana saya bersikap.

Karena sudah sangat lelah menempuh perjalanan Jakarta Banjar Masin pagi harinya, lalu bekerja seharian dan langsung kembali ke Jakarta pada sore hari, akhirnya saya berkata: “saya ini Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, kalau kalian mempersulit saya dalam penerbangan ini, saya akan tuntut kalian ke pengadilan!”

Mendengar itu, sang petugas security kemudian berkoordinasi dengan staf airline yang ada di pesawat, dan akhirnya mengatakan:

“Ya sudah Ibu, silakan naik ke pesawat.”

Kejadian ini tentu saja membuat semua menunggu dan tertunda; bis yang mengantar penumpang ke pesawat, penumpang yang telah siap duduk di pesawat, dan sudah barang tentu keberangkatan pesawat ke Jakarta. Tapi, apa boleh buat.

Campur aduk antara perasaan marah dan lucu, saya dan Wen membahas kejadian ini sepanjang kami menuruni anak tangga menuju bis yang membawa penumpang ke pesawat, hingga kami duduk di dalam bis itu.

“Baru saja kita bahas soal ini di pusat rehabilitasi tunanetra Martapura pagi tadi Aria, dan sekarang, kamu mengalaminya sendiri”, kata Wen sambil tertawa.

Di pusat rehabilitasi tunanetra Fajar Harapan Martapura, seorang guru menyampaikan pada kami bahwa di Kalimantan Selatan, pada umumnya perguruan tinggi masih menolak menerima tunanetra menempuh pendidikan tinggi, karena tunanetra dianggap tidak memenuhi syarat “sehat jasmani”. Mendengar ini, tentu saja Wenru merasa heran, dan butuh waktu agak lama untuk menjelaskan kepadanya situasi yang kami para tunanetra di negeri ini hadapi.

Setelah duduk di dalam pesawat, ada perasaan sedikit menyesal di hati saya, karena saya telah memarahi para petugas tadi. Sebenarnya mereka hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh para pembuat kebijakan. Jadi, yang salah adalah si pembuat kebijakan.

Sebenarnya, selain saya, ada juga penumpang lain yang diminta menandatangani surat pernyataan yang sama. Dia seorang perempuan dengan cacat kaki, sepertinya akibat polio. Ketika melihat seorang penyandang cacat kaki melewati pintu boarding bersama seorang penumpang lain yang menyerahkan boarding pass mereka berdua, sang petugas pintu boarding bertanya kenapa penumpang tersebut. Lalu, si penumpang lain yang terbang bersamanya menjawab bahwa dia cacat kaki sejak lahir. Mendengar itu, si petugas pintu boarding meminta si penumpang yang terbang bersama penyandang cacat kaki tersebut menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya telah disodorkan pada saya dan saya tolak, dan si penumpang tersebut langsung menandatanganinya tanpa membaca terlebih dulu apa isinya.

Apa yang Lion Air lakukan pada saya juga dilakukan oleh kebanyakan airline Indonesia lainnya.Dan, apa yang saya alami juga dialami oleh banyak tunanetra dan penyandang cacat lainnya di negeri ini. Para penyandang cacat yang telah memahami benar hak mereka dan berani mempertahankan jika hak mereka dilanggar akan menolak menandatangani pernyataan tersebut, sementara, mereka yang tidak atau belum memahami, atau yang tidak terlalu berani menyatakan sikap, cenderung menerima saja perlakuan ini.

Usaha mengubah situasi ini telah dilakukan, antara lain dalam diskusi antara organisasi penyandang cacat dengan asosiasi perusahaan penerbangan beberapa waktu lalu, yang diprakarsai oleh kementrian pemberdayaan perempuan. Saat hal ini disampaikan, perwakilan asosiasi antara lain mengatakan bahwa keberadaan penumpang penyandang cacat beresiko mempersulit proses evakuasi jika terjadi keadaan darurat.

Tampaknya masih butuh waktu lebih lama untuk mengajak semua pihak menyadari serta memahami bagaimana menghargai, melindungi serta memenuhi hak para penyandang cacat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, yang setelah diamandemen mencantumkan ketentuan lebih rinci tentang hak-hak asasi warga Negara, termasuk warga Negara yang menyandang kecacatan.

Jakarta, 4 Desember 2008
Aria Indrawati
Kabag Humas
Yayasan Mitra Netra.

Comments

Add New