Memperkuat NKRI & Otonomi Daerah

Oleh Harrison Papande Siregar Jumat, 03 Juli 2009 15:14

Bagaimana perbedaan pandangan dalam debat antarcapres Megawati, SBY dan JK bertemakan “NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah” yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta Kamis malam (2/7) ? Perdebatan yang   dipandu Prof. Pratikno dari UGM, menarik untuk disimak.
Capres Megawati menekankan perlunya otonomi daerah yang harus diwujudkan dengan mempertahankan jati diri bangsa dan ekonomi kerakyatan. Karenanya, ia   seharusnya tegas mengkritisi   kinerja pemerintahan SBY yang belum memperlihatkan ekonomi kerakyatan dan prestasi pengembangan demokrasi dan otonomi daerah dan NKRI.
Dalam masa pemerintahan SBY, masih banyak perda berbahaya bagi NKRI. Kedudukan hukum perda di bawah peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang/perpu, dan UUD 1945. Karenanya, Pemerintah pusat seharusnya mengevaluasi seluruh peraturan daerah dan berwenang mencabutnya, sebagaimana dituangkan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Argumentasi Capres SBY pun tak menunjukkan solusi yang konkret dan terukur. Misalnya, Capres SBY berwacana perlunya hak politik, hak pendapat dan hak demokrasi untuk menumbuhkan otonomi daerah. Namun, otonomi daerah tak mungkin dapat berkembang dengan demokrasi elite.
Apa lagi, keberadaan parpol kurang berakar dalam masyarakat (grass root democracy). Akibatnya, parpol tak dapat menyalurkan aspiirasi masyarakat lapisan bawah dalam sistem politik untuk membuat berbagai kebijakan publik.
Capres JK berdebat secara logis dan santun serta tak emosional. Ia unggul dibandingkan dua capres lainnya, bahkan memiliki wawasan jauh lebih luas dalam hal NKRI. Selain keunggulan visi, misi dan program aksi, JK sosok mengusung Indonesia Baru untuk mengantarkan generasi muda   memimpin bangsa ke depan.
JK pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat. Ia pemimpin yang amanah, bahkan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Sebagaimana JK mewujudkan proses perdamaian di Aceh, Ambon, dan Poso beberapa tahun lalu.
NKRI memang harga mati. 90 persen rakyat tak membiarkan daerah manapun lepas dari NKRI. Bahkan, NKRI ideologi TNI. Artinya, siapa pun yang memecah negara ini mengundang tentara mengambil alih kekuasaan negara. Negara Barat pun menginginkan tegaknya NKRI. Soalnya, kalau negara pecah, siapa membayar hutang negara.
Persoalannya, NKRI negara kepulauan hanya mungkin dibangun dari daerah dan pulau - pulau. Jika daerah dan pulau sejahtera dan kuat, NKRI dengan sendirinya sejahtera dan kuat. Jika pemerintah pusat sejahtera dan kuat, belum tentu daerah sejahtera dan kuat. Selain itu, perlu dibangun angkatan laut yang besar.
Ironisnya, kemiskinan dan pengangguran makin meningkat luar biasa sekarang ini. Perhitungan GNP (gross national product) yang dibagi jumlah penduduk, tak relevan. Pendapatan per kapita terlalu pincang di seluruh daerah dan kepulauan nusantara. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin   memperlemah demokrasi.
Pada gilirannya, demokrasi dan otonomi daerah sulit memakmurkan daerah. Kondisi ini diperparah NKRI sebagai negara kepulauan (maritim) tak memiliki infrastruktur kepulauan dan transportasi laut untuk   menunjang kesejahteraan daerah dan kepulauan nusantara. Apakah kondisi semacam itu kita andalkan membangun NKRI, demokrasi dan otonomi daerah ? Wallahualam.

Tangerang, 2 Juli 2009
(Harrison Papande Siregar)
Penulis Mahasiswa UI, Fakultas Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Negara.

Comments

Add New