| Rapat Paripurna DPR RI Ke III 2012 Marjuki Alie Minta Anggota DPR semakin Giat Tingkatkan Kinerja di Tahun 2012 ini | ||||
|
Jakarta, Bekasinews.com – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ke III tahun 2012 di buka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie hari ini Senen 9 Januari 2012. Saat Rapat Paripurna ke III 2012 ini Ketua DPR RI Marjuki Alie meminta kepada seluruh anggota DPR untuk meningkatkan kinerja di tahun 2012. Pasalnya, kata Marzuki, masyarakat belum memberi penilaian positif terhadap kinerja DPR selama ini. ”Kinerja yang baik adalah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan peningkatan kehidupan rakyat dengan keadilan yang merata,” kata Marzuki ketika menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan III tahun 2011-2012 dalam rapat paripurna di DPR, Senin (9/1/2012). Ia mengakui, kinerja DPR belum optimal dalam fungsi legislasi pada tahun 2011. Dari 91 rancangan undang-undang (RUU) prioritas, hanya 25 RUU yang diselesaikan. Marzuki beralasan, untuk menghasilkan RUU yang baik dibutuhkan waktu panjang. Ia memberi contoh ketika membahas UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU tentang Ototitas Jasa Keuangan (OJK), UU tentang Bantuan Hukum, UU tentang Pengelolaan Zakat, dan UU tentang Penanganan Fakir Miskin. Pembahasan UU itu tidak cukup dua atau tiga kali masa sidang. Marzuki menjelaskan, untuk tahun 2012 , DPR dan pemerintah telah menetapkan 64 RUU sebagai prioritas. Sebanyak 16 RUU di antaranya telah memasuki pembicaraan tingkat I, delapan RUU telah mengalami perpanjangan masa tugas sampai dua atau tiga kali. ”Pimpinan Dewan mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan dan fraksi untuk memanfaatkan tahun 2012 sebagai tahun legislasi,” kata politisi Partai Demokrat itu. Seperti diketahui, selain kinerja di fungsi legislasi, anggota Dewan juga dikritik terkait tingkat kehadiran dalam rapat paripurna maupun komisi. Seperti dalam rapat paripurna hari ini, seratusan bangku kosong masing terlihat. Namun, Marzuki tak menyinggung hal itu. Ketua DPR Marzuki Alie juga menyinggung masalah Subsidi BBM, menurutnya subsidi BBM makin membebani APBN. Akibatnya, beban belanja subsidi tersebut membuat APBN belum mampu mendorong perekonomian dan hal ini sangat disayangkan kalangan DPR "Untuk pelaksanaan APBN 2012, Dewan melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi akan lebih besar mengingat kondisi perekonomian yang tidak menentu. “kata Marzuki. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurun apabila pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah yang terukur. "Untuk mendorong pertumbuhan ekomomi seharusnya belanja barang dan belanja modal seharusnya memperoleh porsi lebih besar, karena merupakan anggaran pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. DPR, kata dia, justru melihat bahwa biaya rutin dan biaya subsidi terlalu membebani APBN saat ini. Jadi, adanya pola penurunan biaya rutin dan biaya subsidi perlu dipikirkan secara bertahap. Selain itu, dirinya berpendapat jika ke depan gejolak harga minyak dunia akan semakin kencang. "Dan pastinya akan berdampak pada membengkaknya subsidi BBM yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Ini perlu diantisipasi," jelas Marzuki. Seperti diketahui, untuk menekan anggaran subsidi BBM ini pemerintah mulai April 2012 akan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali untuk menggunakan BBM subsidi seperti premium. Kebijakan ini kemudian akan diperluas untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga sampai ke Papua Marzuki juga membicarakan permasalahan yang terjadi diberbagai daerah seperti mesuji, Bima dan daerah daerah lainnya. (Erwin Siregar)
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
|




Jakarta, Bekasinews.com – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ke III tahun 2012 di buka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie hari ini Senen 9 Januari 2012. Saat Rapat Paripurna ke III 2012 ini Ketua DPR RI Marjuki Alie meminta kepada seluruh anggota DPR untuk meningkatkan kinerja di tahun 2012. Pasalnya, kata Marzuki, masyarakat belum memberi penilaian positif terhadap kinerja DPR selama ini. 



