Minggu kemarin pukul 13.00 WIB, para kaum tani dan organisasi lainnya di Jakarta melakukan sholat ghaib bagi para pejuang kemandirian nasional yang telah gugur di Bima atas tindakan represif aparat kepolisian.

 

Tidak lama berselang, beberapa jam kemudian seorang peserta jahit mulut, Azim (20 th) harus dilarikan ke UGD Rumah Sakit CIpto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta guna mendapatkan pertolongan karena kondisi korban yang sangat lemah akibat dehidrasi. Puluhan lainnya kaum tani masih terbaring lemas dibawah tenda dengan kondisi mulut terjahit.

 

Aksi ini dilakukan sebagai wujud protes mereka atas penguasaan lahan milik petani oleh perusahaan Malaysia dengan menggusur tiga dusun yaitu Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak di Jambi.

 

Menurut kKoordinator aksi Serikat Tani Nasional, Binbin Firman Tresnadi kepada Sumbawanews.com (27/12), rakyat saat ini sudah tidak diperdulikan oleh pemerintah, korupsi dimana-mana,lebih mementingkan golongan seperti kasus Nazaruddin. Dimana menurutnya hanya dengan sekali bersurat,Nazaruddin ditanggapi presiden SBY, sementara Sondang seratus kali mengirim surat ke SBY tidak ditanggapi hingga akhirnya Sondang wafat dengan membakar diri.

 

Demikian juga dengan tuntutan kaum tani di DPR RI hingga menjahit mulut mereka sebagai ungkapan bahwa mereka sudah kehabisan kata-kata untuk menyampaikan aspirasi. "Demikian pula kejadian di Bima Nusa Tenggara Barat, rakyat mati diujung peluru polisi karena menyampaikan aspirasi," ungkapnya.  

 

Puluhan kaum tani menjahit mulut mereka sebagai aksi perlawanan terhadap pemerintah yang menzalimi rakyatnya karena mereka adalah korban dari kebijakan neoliberalisme melalui liberalisasi investasi yang dimotori oleh tangan pemerintah agar pemilik modal difasilitasi untuk melakukan perampasan hak atau penggusuran lahan pemukiman dan perkebunan milik rakyat.

 

Adapun yang menjadi persoalan menurut Binbin adalah pelanggaran atas pasal 33 UUD 1945 ayat 3, dimana menurutnya Tanah air Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh asing atau pemilik modal,yaitu kaum kapitalis.

 

Dalam Pasal 33. ayat 3, UUD 1945 amandemen keempat mengamanatan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Nyatanya dipergunakan untuk swasta" ujarnya.

 

Dia menggambarkan seperti PT.Freeport yang hanya menyetor ke negara Rp.80 juta triliun pertahun, pemerintah hanya mendapatkan 1% dari total keuntungan freeport. Hal ini menurutnya sangat tidak sebanding. Sejak tahun 1967 melui Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diberlakukan Soeharto, mulai muncul konflik-konflik masalah agraria dan pertambangan, sampai saat ini banyak bermunculan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33.

 

Binbin mengambil gambaran dengan ayat 1,pasal yang sama mengamanatkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.Tapi kenyataannya yang terjadi malah saling memangsa  dengan sistem kapitalis.

 

Untuk itu Indonesia  harus melakukan revolusi dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat,dan bukan keinginan elit politik  tertentu. Karena menurut dia Bangsa ini sudah dalam keadaan kacau, ditambah lagi dengan keinginan mengamandemen UUD 1945 yang tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mengambil kebijakan hal ini sangat merugiakan bangsa dan negara. Mengingat keinginan melakukan amandemen karena titipan kaum kapitalis,seperti adanya rencana mempersiapkan lahan untuk kepentingan umum yang menurut Binbin akan meligitimasi pemerintah untuk merampas lahan  rakyat.

 

Untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat yang dirugikan dari segala sisi untuk berkumpul membuat tenda sebanyak-banyaknya guna melakukan rembuk nasional."Mari kita gabung"  pintanya.

 

Mengutip pernyataan Eva Sundari yang mengatakan ada sekitar 70 produk undang-Undang yang bermasalah di Indonesia,hasil kerja anggota DPR RI pasca reformasi, menurut Binbin ia membenarkan hal tersebut jika dilihat dari sisi kualitas anggota DPR saat ini.

 

Karena menurutnya, dengan sistem keterwakilan seperti  sekarang, rakyat sudah tidak dilibatkan dalam urusan negara."Ini juga kesalahan masyarakat yang memilih dengan pemberian uang Rp.50 ribu". jelasnya.

 

Jalan keluar mengatasi masalah adalah dengn membuat Panitia Nasional Perumusan UUD dari pusat hingga ke tingkat RT di desa dan kelurahan. 

 

Untuk sementara kata Binbin, kita kembali ke UUD 1945 bukan amandemen. "Setelah itu baru kita lakukan perubahan dengan melibatkan Panitia Nasional"  katanya.

 

Hasil pemilu  2009 cacat hukum karena jumlah Daftar Pemilih Tetap-nya masih kacau balau,  disamping adanya dugaan korupsi di KPU, hal ini menurut Binbin adanya kecendrungan manipulasi suara sangat besar. 

 

Demokrasi perwakilan di parlemen saat ini pada dasarnya dianut dari sistem kapitalis, kedepannya Indonesia tidak boleh lagi menganut sistem ini karena menyengsarakan rakyat. "Maka dari itu harus dihajar"  kata Binbin kepada Sumbawanews.com.

 

Dengan demikian kedepannya bukan lagi parlemen, tetapi harus ada partisipasi rakyat langsung dalam mengelola kebijakan karena sistem perwakilan sekarang tidak merubah apapun, apalagi dengan kualitas anggota dewan sekarang lebih banyak menghibur diri daripada melayani rakyat.

 

"Jadi harus ada perubahan yang mendasar yaitu revolusi" kata Binbin sambil mengingatkan persaratannya harus ada partisipasi rakyat secara langsung. (Zainuddin)