|
 Jakarta, Bekasinews.com.- Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mempertimbangkan kembali penayangan iklan turunnya harga BBM yang diasosiasikan sebagai keberhasilan pemerintahannya, apalagi diberikan kesan juga seolah-olah sebagai bagian dari keberhasilan partainya, Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara konferensi pers yang dihadiri sekjen PDIP Pramono Anung, dan Ketua DPP Arif Budimanta, Kamis (22/1) di Megawati Institute, Jalan Proklamasi Jakarta.
Menurut Megawati, jika tidak, Presiden SBY dapat ikut menumbuhkan tradisi demokrasi yang kurang sehat. Yaitu tradisi mengklaim apa yang bukan menjadi prestasi. Ini bukan saja dapat mengarah kepada penyebaran informasi yang tidak benar, tapi juga dapat menyentuh pelanggaran etika politik berupa kebohongan publik atau apa yang disebut dengan Politically Incorrect. "Kita harus jujur dan beretika agar demokrasi berjalan sehat" ujar Megawati mengomentari iklan BBM yang diklaim SBY. Megawati mengungkapkan tak perlu menjadi seorang ahli perminyakan atau ahli ekonomi untuk mengetahui bahwa turunnya harga BBM Indonesia hanyalah hasil otomatis saja dari turunnya harga minyak dunia secara drastis. Tak diperlukan inovasi atau kerja ekstra untuk menurunkan harga BBM itu. Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu harga BBM saat ini masih dianggap mahal, karena berada di atas harga pokok. Di tahun 2004, ketika minyak dunia sekitar US $ 36.05, BBM kita Rp 1955,- Kini minyak bumi di pasaran dunia US $40, mendekati harga minyak bumi di pasaran dunia pada tahun 2004, tetapi BBM kita walaupun turun menjadi Rp 4500, masih jauh sekali dibandingkan harga di tahun 2004. Banyak ahli ekonomi dan perminyakan menyatakan, seharusnya harga BBM di Indonesia bisa lebih murah lagi di bawah harga sekarang, Rp 4500,-. Dilihat dari harga pokoknya, bahkan dapat dikatakan BBM bukan bertambah murah, tapi bertambah mahal karena rakyat yang kini mensubsidi pemerintah karena pemerintah menjual BBM di atas harga pokoknya. Iklan mengklaim pre stasi BBM itu melukai rassa keadilan cukup dengan melihat respon publik atas iklan itu. Kalangan pemimpin partai yang selama ini berkoalisi dengan presiden sudah menyampaikan pesan negatifnya. Tokoh nasional mulai dari kalangan politisi, cendikiawan dan pengamat juga sudah bersuara terbuka mengenai ketidak patutan itu. Meluasnya respon kalangan elit dari berbagai segmen ini mengartikulasikan ketidak setujuan dan ketidak relaan tumbuhnya tradisi yang tak sehat untuk mengklaim apa yang bukan merupakan prestasinya.
Demokrasi yang sehat membutuhkan keteladanan pemimpin yang tidak mengklaim apa yang bukan menjadi prestasinya, sekaligus mengakui kegagalan target yang dibuatnya sendiri ujar Megawati.(arh)
|
