Penggunaan Pasal 55 UU KIP Untuk Mencegah Kesewenang-wenangan dan Arogansi Pejabat Publik
Oleh Muhammad HS    Sabtu, 08 September 2012 10:31    PDF Cetak E-mail
Penilaian Pengunjung: / 0
KurangTerbaik 

Pasal 55 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : "Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."

Adalah sangat sering terjadi dimana pejabat publik dengan gampang membuat informasi dan/atau menerbitkan informasi publik yang didalamnya mengandung informasi tidak benar atau menyesatkan. Tetapi, jarang sekali kepada si pejabat publik itu dilakukan tuntutan hukum, karena sulit menemukan pasal pidana yang dapat dikenakan kepada si pejabat publik itu. Satu contoh saja. Pada saat proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, panitia seleksi mengumumkan melalui media massa sebanyak 15 nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan selanjutnya ke 15 nama tersebut akan diserahkan ke pihak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan fit and propert test. Namun, ternyata Gubernur Jawa Barat hanya mengirim sebanyak 10 nama. Sedangkan 5 nama sisanya dicoret alias tidak masuk daftar untuk mengikuti fit and propert test. Tentu saja kelima orang yang namanya sudah diumumkan secara resmi dan dipublikasi oleh media massa sebagai calon anggota Komisi Informasi Jawa Barat yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti proses selanjutnya yaitu tahap fit and propert test di DPRD Provinsi Jawa Barat, menjadi sangat dirugikan. Dalam kasus ini, dapat dimaknai bahwa ada satu perbuatan seseorang atau pejabat publik (panitia seleksi) yang dengan sengaja membuat dan/atau menerbitkan informasi publik (pengumuman lolos seleksi administrasi calon anggota komisi informasi jawa barat) berupa informasi yang tidak benar atau menyesatkan (dinyatakan lolos tapi namanya justru dicoret) dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain (sudah siap-siap untuk ikut fit and propert test, tapi tidak bisa ikut karena namanya dicoret). Maka, berdasarkan ketentuan pasal 55 UU KIP, ke 5 orang yang telah dirugikan oleh adanya informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan itu dapat melaporkan kepada kepolisian, dan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan informasi publik tersebut dapat dijerat ancaman pidana 1 tahun penjara. Sesungguhnya masih sangat banyak kasus-kasus terkait tindakan sewenang-wenang dan tindakan arogan para pejabat publik yang dengan gampang membuat informasi publik dengan mengatasnamakan badan publik atau kedudukannya selaku pejabat publik, yang informasi itu sebenarnya mengandung muatan tidak benar atau tidak sesuai fakta sebenarnya dan juga bermakna menyesatkan serta berakibat merugikan bagi orang lain.

Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia yang concern untuk melakukan advokasi masyarakat untuk mendorong keberhasilan implementasi UU KIP, guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia, mencoba menjadikan penggunaan pasal 55 UU KIP sebagai upaya advokasi masyarakat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan arogansi kekuasaan pejabat publik. Salah satu yang sudah ditempuh adalah dengan melaporkan Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Efendi, S.sos ke Polda Metro Jaya. Sang Walikota diduga telah melanggar pasal 55 UU KIP. Yaitu berupa perbuatan menerbitkan Surat Edaran Walikota Bekasi, yang isinya tidak benar atau menyesatkan, terkait dengan ketentuan aturan dapat tidaknya dibuka kepada publik soal dokumen laporan keuangan instansi pemerintah. Dimana dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baru dapat dibuka kepada publik atau informasinya dapat diakses oleh publik setelah melewati batas waktu 2 tahun dari sejak selesai dilakukan audit oleh pihak BPK. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 31 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Padahal, pada kenyataannya, yang tertera di pasal pasal 31 tersebut tidak memuat keterangan sama sekali adanya pembatasan waktu 2 tahun terkait dokumen laporan keuangan atau dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK. Maka, berdasarkan surat edaran tersebut, para pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi menjadikannya sebagai dasar untuk menolak memberikan informasi publik kepada pihak pemohon yang meminta informasi soal laporan keuangan tahun anggaran 2011. Sampai saat ini, kasusnya masih dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya.

Demikian juga yang terjadi dengan kasus Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten, Komari Spd, MM (uraian singkat dapat dibaca pada Laporan Polisi terlampir). Dalam hal ini, dapat dianalisa terkait terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pidana sebagaimana dimaksud pasal 55 UU KIP. Dimulai dengan unsur setiap orang. Dalam hal ini unsur terpenuhi. Yaitu, unsur orang (Sdr. Komari). Kemudian unsur dengan sengaja. Dalam hal ini unsur terpenuhi. Yaitu, Sdr Komari sengaja membuat informasi berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pemohon informasi publik yang dalam isi suratnya menerangkan bahwa atas permohonan informasi publik yang diajukan, dokumen yang diminta telah tersedia dan dipersilahkan kepada pemohon untuk mengambil atau memperoleh salinannya dalam bentuk hard copy dengan cara menguhubungi langsung atau datang ke kantor Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten. Selanjutnya unsur informasi publik. Dalam hal ini unsur terpenuhi. Yaitu, informasi berupa surat pemberitahuan adalah merupakan surat resmi yang dibuat atas nama jabatan dan atas nama instansi atau badan publik. Hal ini sesuai dengan definisi informasi publik pada pasal 1 angka (2) UU KIP, yang menyatakan bahwa informasi publik adalah segala bentuk informasi yang dibuat atau dihasilkan atau dimiliki atau diterima oleh badan publik. Lalu unsur tidak benar atau menyesatkan. Dalam hal ini unsur terpenuhi. Yaitu, informasi publik yang termuat pada surat pemberitahuan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena pada saat pemohon datang ke kantor Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten untuk mengambil dokumen hard copy yang dikatakan sudah disiapkan, ternyata dokumennya tidak bisa diambil karena belum disiapkan atau belum lengkap seluruhnya disiapkan. Jadi, dapat dimaknai bahwa informasi publik berupa surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa dokumen sudah tersedia dan dapat diambil adalah merupakan informasi yang tidak benar atau menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan terakhir unsur merugikan orang lain. Dalam hal ini juga unsur terpenuhi. Yaitu, pihak pemohon informasi menjadi orang yang dirugikan karena telah datang ke kantor Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten untuk maksud tujuan mengambil salinan dokumen informasi publik yang dimohonkannya, tetapi pada kenyataannya dia tidak bisa mendapatkan dokumen dimaksud karena apa yang dijanjikan atau informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan ternyata tidak benar dan mengakibatkan kedatangannya menjadi sia-sia karena maksud dan tujuannya untuk mengabil dokumen menjadi tidak terpenuhi. Padahal dia telah datang dari jauh dan sudah menghabiskan biaya transportasi untuk itu.

Kasus Komari ini terkesan simpel dan sederhana serta bisa jadi dianggap soal yang sepele saja. Namun, dalam perspektif keterbukaan informasi publik dan upaya advokasi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan badan publik dan prilaku pejabat publik yang akuntabel dan terpercaya, maka kasus ini menjadi cukup penting untuk diadvokasi dan didorong ke arah proses hukum formal. Tentu diharapkan adanya proses hukum formal terhadap kasus sejenis ini, dan apabila dalam proses persidangannya nanti dapat dihasilkan vonis hakim yang menyatakan Sdr Komari terbukti bersalah melanggar pasal 55 UU KIP, maka sungguh hal itu dapat menjadi satu terapi kejut yang baik untuk menibulkan efek jera bagi pejabat publik lainnya, agar tidak sembarangan dan sewenang-wenang didalam bertindak yang padanya mengandung unsur informasi publik, karena bisa dijerat oleh pasal pidana UU KIP.

Lebih dari itu, pun diharapkan penggunaan pasal 55 UU KIP mampu mendorong perubahan paradigma dan karakter pejabat publik kita. Dari sikap mental penguasa, yang prilakunya kental dengan arogansi kekuasaan, dapat berubah menjadi pejabat publik bermental pelayan publik, yang prilakunya mencerminkan dirinya adalah pengemban amanat pelayanan dan menjadikan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai pejabat publik adalah semata-mata menjalankan tugas pelayanan, bukan menjalankan kekuasaan.




Bekasi, 6 September 2012
Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia
Muhammad HS (ketua)
0813.166.987.33

 

Anda sedang menggunakan Internet Explorer 6 (IE6).

Browser anda Sebaiknya di upgrade ke version 7 Internet Explorer (IE7)

Free Update silahkan kunjungiInternet Explorer 7 worldwide page.