|
 Tanggal 23 Agustus 2010 adalah hari Badan Keamanan Rakyat (BKR) 65 tahun, sehingga Katup Pengaman Perekonomian Rakyat layak pula menjadi perhatian serius pemerintah dalam konteks menyikapi tiadanya terobosan istimewa pemerintah sesuai pendapat salah satu petinggi DPR RI tentang Nota APBN 2010-2011, khususnya perhatian bahwa sumbangan nyata tatanilai peradaban Nusantara atau kearifan lokal yang menjadi karakter dasar para pelaku ekonomi berkepribadian Indonesia bagi Ketahanan Ekonomi Bangsa, adalah terobosan budayawi dan alami.
Kearifan Lokal diwarnai oleh Hukum Adat yang berasaskan (1) Rukun, (2) Patut atau Pantas, (3) Terang, (4) Tunai, (5) Fungsi Sosial, (6) Kesetaraan, (7) Kebersamaan, (8) Perwakilan, (9) Gotong Royong, (10) Mufakat, (11) Sederhana, (12) Pemisahan Horizontal). Perekonomian Rakyat Indonesia diyakini banyak dipengaruhi oleh asas2 tersebut diatas, sehingga dapat diistilahkan Budaya Keekonomian/Kesejahteraan/Ketahanan Rakyat (BKR).
Dalam pemahaman itulah maka tingkat kelentingan/kelenturan Ketahanan Ekonomi Bangsa sebagai bantalan mekanistik pergerakan fluktuatif adalah diyakini sedemikian kuatnya sehingga terbukti Indonesia tetap mencatat Pertumbuhan Ekonomi Positif pasca Bencana Ekonomi Global akhir 2008 yang lalu, dan kini Pasar Bursa Jakarta justru mencatat indeks diatas 3000 walau dibayangi pro aktivitas dan dominasi investor asing. Artinya, Indonesia sesungguhnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pijakan hidup berupa Tanah Air yang sangat mendukung ketercukupan pemenuhan kebutuhan2 ekonomis dasar. Dengan demikian teori2 dan ilmu2 Ekonomi import seharusnya cukup diberlakukan sebagai materi studi perbandingan saja.
Oleh karena itulah, masalah2 semisal Keterbatasan Sumber2 (Limits of Resources) dan (Problems of Population or Demography) perlu secara selektif diterapkan di bumi persada Nusantara ini. Dan adalah satu keyakinan tersendiri pula bahwa bilamana masalah Resources dan Demography mempengaruhi secara luar biasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dunia barat, misalnya, maka hal yang sama sebetulnya berpengaruh secara biasa bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, karena bantalan berupa Kearifan Lokal buah peradaban sejak zaman Benua Atlantis itulah yang berperan sebagai Katup Pengaman atau dalam istilah Hukum Perjanjian adalah Escape Clause.
Dengan demikian, teori The Invisible Hand dari Adam Smith sebenarnya adalah tidak cukup mampu mewarnai kehidupan Perekonomian Indonesia, akibat perbedaan akar peradaban para pelaku ekonominya sendiri, termasuk karakteristik dasar atau alami lingkungan hidup di masing2 domisilinya. Bagi Indonesia, yang berlaku adalah The Local Wisdom As The Visible Hand.
Namun tidak pula dapat dipungkiri bahwa Pengendalian Perekonomian Indonesia terutama skala besar kini masih dipengaruhi oleh Politik Neo Liberalisme, dan inilah yang jadi masalah utama terkini yang harus segera diatasi dengan sosialisasi Politik Hukum Ekonomi Konstitusi Pancasila demi Indonesia Negara Pancasila. Sehingga pernyataan salah satu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, bahwa UUD45 adalah Konstitusi Kesejahteraan yang perlu diberlakukan di tiap kegiatan ekonomi nasional adalah sungguh tepat sekali, dan oleh karenanya ditunggu kebajikan aksi lanjutan yang bersangkutan berupa prakarsai ajuan uji material terhadap berbagai undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD45 demi pencapaian keseimbangan berlanjut oleh Budaya Keekonomian/Kesejahteraan/Ketahanan Rakyat (BKR).
Pandji R Hadinoto Jakarta, 21 Agustus 2010
(*) Dewan Pakar PKPI / www.jakarta45.wordpress.com / HP : 0818284545
|
