 Jakarta. Bekasinews.com. - Dengan santernya berbagai permasalahan anggaran di Gedung DPR RI sehingga Ketua DPR berpikir akan memberhentikan Sekjen DPR agar tidak menyakiti hati masyarakat. Sehingga Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan telah berkonsultasi dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal mekanisme pemberhentian Sekretaris Jenderal DPR RI.
"Saya sudah berbicara dengan Sekretaris Kabinet untuk menempuh prosedur pemberhentian Sekjen," kata Marzuki Alie," usai memimpin rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat petang.
Marzuki Alie menjelaskan, ada beberapa pertimbangan dirinya mengusulkan agar Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh, diberhentikan dari jabatannya.
Pertama, Sekretariat Jenderal DPR RI sering melaksanakan proyek tanpa sepengetahuan atau konsultasi dengan pimpinan DPR.
Proyek terbaru yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah renovasi ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI dengan nilai proyek Rp20,3 miliar.
Ia menambahkan, sebelumnya Setjen DPR RI melaksanakan proyek pengadaan komputer pada awal tahun 2010.
"Saat itu, Setjen menaruh komputer di ruang kerja saya, padahal sudah ada komputer. Saya kaget dan bertanya, siapa yang minta komputer. Sekjen mengatakan, ada anggarannya," katanya.
Marzuki menambahkan, ia mengingatkan Sekjen DPR RI agar lain kali jika membeli atau pengadaan barang apapun, dilaporkan dulu kepada pimpinan DPR RI meskipun ada mata anggarannya.
Pertimbangan lainnya, kata Marzuki, pimpinan DPR RI banyak menerima pengaduan dari masyarakat dan perusahaan bahwa proses lelang tender proyek di DPR sarat kompromi.
"Saya menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menanyakan kepada Sekjen, tapi dia selalu membantah dan penjelasan lebih lanjut," katanya.
Sekjen DPR RI, kata Marzuki, juga sering tidak mengindahkan program pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri, seperti pengadaan kursi untuk ruang rapat baru Badan Anggaran yang diimpor dari luar negeri.
Menurut dia, proyek renovasi ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI dengan nilai proyek Rp20,3 miliar sangat mengagetkan, apalagi kursinya diimpor dari luar negeri.
"Saya sudah berkali-kali mengingatkan Sekjen, agar bersikap transparan dan membantunya bekerja dengan baik. Kalau ada hal-hal yang krusial agar dikonsultasikan dulu. Saya tidak tahu apa hambatannya tapi Sekjen tidak pernah konsultasi," katanya.
Marzuki menyatakan, selama ini dirinya hanya diam saja, tapi kalau proyek itu menyakiti hati rakyat dan tidak mengindahkan amanah pemerintah dan pimpinan DPR, maka harus diberikan peringatan.
Ditempat terpisah Pius Gusti Lanang anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra mengatakan untuk anggaran BURT tersebut Sekjen DPR telah berulangkali melakukan pengajuan kepada Banggar hingga akhirnya disetujui. "Terkait anggaran ini Sekjen sudah berulangkali mengajukan kepada kita namun kita selalu melihat apakah itu layak atau tidak hingga akhirnya disetujui."ucap Gusti Lanang.(Erwin Siregar)
|
