| DPR Minta Hentikan Pengiriman TKW Ke Timur Tengah | ||||
|
|
Karena, menurut dia, saat ini pemerintah masih dalam posisi melakukan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara lain termasuk negara Timur Tengah. “Pemerintah harus tegas, jangan hanya pragmatis memikirkan devisa negara yang diperoleh dari subsektor ini, Keberpihakan dan kepedulian kepada para WNI memang harus lebih dipentingkan karena merupakan salah satu dari tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya, ketimbang sisi pragmatis semata,” ujar Herlini, di Jakarta, Senin (9/1/2012) usai Mengikuti Sidang Paripurna DPR RI Ke III 2012. Apalagi, tegasnya, sampai saat ini negara-negara Timur Tengah belum menyepakati nota kesepahaman antar negara mengenai TKI, seperti syarat-syarat libur sehari dalam sepekan, paspor dipegang oleh pekerja, gaji minimum, dan penggajian melalui transfer perbankan, serta dibentuknya gugus tugas (task force). “Kami meminta pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah, yang dihentikan adalah pengiriman TKI sektor PLRT saja, TKI yang bekerja di luar sektor PLRT tidak menjadi masalah.” Ditegaskan Herlini, sudah banyak kasus yang dialami TKI di luar negari, terutama di negara-negara Timur Tengah. Contohnya seperti kasus baru-baru ini meninggalnya TKI asal Subang di Yordania Tarlem binti Unus Tajeum. Menurut Herlini, akan makin banyak ‘Tarlem-tarlem’ lain, jika pemerintah tidak segera menghentikan pengiriman TKI ke negara-negara Arab. Ia mengutip Data Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) yang menunjukkan sepanjang 2011 terdapat 264.263 TKI yang pulang dari kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menempati posisi teratas dalam kasus TKI bermasalah. Dari jumlah kedatangan TKI dari Arab Saudi sebanyak 171.083 orang, terdapat TKI yang pulang habis kontrak sebanyak 136.678 (80 persen), cuti 15.328 (9 persen), dan bermasalah 19.077 (11 persen). Bahkan menurut Herlini TKW kita yang khususnya perempuan itu banyak yang berangkat yang tidak sesuai dengan mekanisme, mulai dari usia, Pendidikan dan bahkan kerap nama dan ijin wali dipalsukan, untuk itu saya berharap agar kasus kasus ini tidak terulang lagi lebih baik pengiriman Tki ini dihentikan. “jelasnya. (Erwin Siregar)
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta, Bekasinews.com – Lagi lagi disebabkan pemerintah belum mampu atasi permasalahan kasus TKI sehingga DPR meminta Pemerintah hentikan penmgiriman TKI ke Arab Saudi dan Negara negara Timur Tengah lainnya. Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mendesak pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke negara-negara Arab.
