Melihat kegagagalan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) prihatin atas sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluhkan kinerja birokrasi Indonesia menjadi salah satu penghambat pembangunan, selain infrastruktur dan korupsi.  Sehingga Juru Bicara MK, Akil Mochtar, mengatakan Presiden SBY hobbynya mengeluh tanpa mau mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hambatan dan kegagalan birokrasi.

Menurut Akil, pemerintah sekarang gagal mengurus birokrasi sehingga reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan itu sebenarnya tidak berjalan sama sekali. "Seharusnya Presiden tidak perlu cengeng, tapi harus melakukan tindakan nyata melakukan reformasi birokrasi," kritik Akil, Selasa (27/12).

Kalau Presiden berkomitmen menyelesaikan hambatan di internal birokrasi, pasti rakyat mendukungnya. Masalahnya adalah Presiden tidak melakukan kebijakan nyata untuk mencari pokok persoalan birokrasi dan memilih menyampaikan persoalan itu kepada kabinetnya. "Apakah masalah bisa selesai hanya dengan mengeluh?, sementara korupsi semakin marak, pembunuhan semakin banyak, kasus Mesuji dan kasus Bima kita lihat betapa tragisnya massa ditembaki hingga mati. apa dengan kasus ini SBY hanya mengeluh juga?" cetus Akil.

Dalam rapat kabinet di Istana Bogor pada Jumat, (23/12) yang lalu, Presiden SBY mengeluhkan adanya tiga persoalan yang menjadi penghambat pembangunan. Selain birokrasi, Presiden menyebut persoalan infrastruktur dan korupsi yang menjadi biang permasalahan pembangunan di Indonesia.

Seperti hal itu, lajut Ali, hal itu seharusnya SBY tidak perlu sampaikan kepublik, cukup hanya tanya apa kendala yang bersangkutan kenapa tidak mampu laksanakan, jika dia tidak sanggup, ya, diganti saja lah, yang jelas jika SBY tegas ambil keputusan semua pejabat akan ikut serta tegas, dan masyarakat akan mendukung." tutur Akil. (Erwin Siregar)