Peneliti utama Lembega Survei Indonesia (LSI), Syaiful Mujani mengatakan SBY harus di-impech (diberhentikan sebelum masa jabatannya habis), agar dapat menyelesaiakan kasus Bank Century,hal ini ditempuh untuk menjaga independensi KPK dibawah kepemimpinan Abraham Samad. ”Sangat sulit untuk menilai bahwa penyelesaian kasus Century akan berjalan tanpa intervensi jika SBY tidak diberhentikan dulu” kata Syaiful.

 

Mekanisme telah  mengatur tentang impechmen melalui undang – undang Dasar 1945.  

 

Dewan Perwakilan rakyat punya hak menyatakan pendapat, melalui 560 anggota DPR,DPD RI, 26% adalah dari partai Demokrat dan koalisi. Untuk itu maka Demokrat perlu menjaga hubungan koalisinya dengan PAN dan PKB dengan cara Partai Demokrat harus lebih proaktif mendorong penyelesaian kasus Wisma Atlet menyangkut Nazaruddin, langkah ini diambil untuk menjaga wibawa Partai Demokrat.

 

Demikian juga dengan kasus Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa menyangkut Kereta Listrik (KRL) dan kasus Muhaimin Iskandar (PKB) dimana kedua partai tersebut adalah partai koalisi,”Kasusnya harus dituntaskan untuk membuat wibawa pemerintah walaupun mereka adalah koalisi” jelas Syaiful dalam Talk Show DPD RI Persfektif Indonesia dengan tema”Peta  Politik dan Hukum Tahun 2012” Jumat,(9/12) di Pressroom DPD RI.

 

Ketidak percayaan masyarakat akan timbul manakala kasus Century ditukar dengan Parlement Treshhold,namun praktek seperti ini meurut Syaiful merupakan hal yang biasa dilakukan oleh partai-partai kecil.Isu Century telah menjadi isu seksi di DPR karena dapat dijadikan sebagai  politik oleh DPR manakala KPK melempar kasus century ke DPR,”Ini untuk target 2014” katanya meyakinkan.

 

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),Syamsuddin Haris yang juga menjadi Narasumber dalam Talk Show tersebut,dalam wawancara Khusus dengan Sumbawanews.com sebelum berlangsungnya acara mengatakan bahwa Pemerintahan yang dipimpin SBY tidak banyak berubah,begitu juga dengan KPK dibawah kepemimpinan Abraham Samad karena menurut sang Prof (panggilan akrab Syamsuddin Haris), Abraham Samad adalah orang yang mudah dijinakkankan oleh parpol karena dia adalah orang yang baru.

”Sudut pandang Abraham Samad dipilih karena diasumsikan oleh parpol mudah dijinakkan, elit politik tidak ada kesungguhan menyelesaikan kasus korupsi karena yang tepat adalah Bambang Wijoyanto,” sembari memperjelas keraguannya lagi bahwa untuk menyelamatkan Negara yang paling tepat adalah Abdullah Hehamamua yang sudah jelas hitam putihnya, papar Prof.Syamsuddin Haris. 

 

Disamping itu menurutnya belum adanya target yang jelas ingin dicapai dalam satu tahun kepemimpinan SBY dalam penegakkan hukum telah menyeret SBY sebagai pemimpin yang ragu, contoh kasus dalam rekening gendut Jenderal. Presiden SBY harus aktif menekankan kepada Polisi dan Jaksa untuk menyelesaikan kasus tersebut, inilah yang dimaksud dengan dukungan Presiden.

 

”Sama dengan kasus-kasus lainnya” papar Prof sambil memberi contoh perintah presiden dalam memanggil Jaksa dan Polisi ”Tuntaskan rekening gendut Jenderal,kalau nggak saya pecat” dukungan seperti ini yang tidak ada dari Presiden SBY sehingga “foloow up” nya tidak ada kata Prof.

 

Seringkali wakil Menteri Hukum dan Ham,Denny Indrayana memberikan statement membela Presiden SBY agar tidak berstatement dalam konteks hukum yang dianggap sebagai intervensi Presiden,Prof tidak sependapat,menurutnya yang dimaksud dengan intervensi Presiden adalah  sikap Presiden yang mempengaruhi keputusan pengadilan,”itu namanya intervensi” sambungnya sambil mengingatkan teman-teman media  agar jangan mau dibodohi dengan pernyataan Denny Indrayana untuk melindungi SBY.

 

Pada pagi hari saat rapat paripurna penetapan Ketua KPK terpilih,Ketua KPK Busro Muqaddas tidak hadir,namun pada siang hari yang sama Busro mengikuti pertemuan tertutup dengan partai Demokrat.Sumbawanews.com menanyakan kepada Prof.tentang pesan apa sebenarnya yang ingin dibangun Busro dengan Partai Demokrat? Prof. mengatakan bahwa hal itu menggambarkan Busro lebih dekat dengan Demokrat,sementara pesan yang dapat diduga  duga menurutnya  adalah membangun kesepakatan untuk melokalisir kasus Wisma Atlet,dengan tersangka hanya sampai Anggelina Sondak.

 

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW),Adnan Topan Husodo,berpendapat bahwa agenda DPR itu hanya bagaimana mereka dapat menundukkan KPK dibawah tangan mereka yang selama ini DPR melihat KPK luar biasa,artinya KPK menjadi horizontal kontrol dari DPR,ini terlihat dari beberapa kasus yang melibatkan anggota DPR.

Janji Abraham Samad untuk menyelesaikan kasus Century dalam waktu satu tahun diragukan,demikian juga denagn visi yang berbeda antara Bambang Wijayanto dan Abraham Samad karena menurut Adnan kasus Century adalah kasus besar.

 

Kinerja Kepolisian dan Kejaksaan juga perlu diperkuat menurutnya,karena dari tahun ke tahun kinerjanya belum baik,untuk itu perlu memperkuat tugas Kejaksaan dan kepolisian,tandas Adnan.Menyinggung arah politik ditahun 2012,Adnan menilai akan menjadi kebutuhan kemajuan reformasi hukum jika kasus Century  dapat diselesaiakan.

 

Banyaknya persoalan bangsa yang belum dapat terselesaikan,mengarahkan pemikiran masyarakat tentang peranan Pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.Menurut kacamata I Wayan Sudirta,(anggota DPD RI Provinsi Bali) mengatakan bahwa isu korupsi telah dijadikan alat  untuk mencapai politik,teriakan LSM sudah tidak didengar seperti yang dilakukan oleh ICW.

 

Jangan sampai darah dan batu yang bergerak,”marilah kita bersinergi” pintanya. 

 

Namun Wayan mengingatkan agar ICW jangan merasa besar dengan kelompoknya,”ICW tidak bisa berbahagia dengan organisasinya yang kecil, gandeng tangan dengan DPD untuk membuat gertak yang lebih besar,” Wayan mengingatkan kepada ICW.

 

Untuk itu ICW harus bersatu dan bersinergi dengan DPD RI agar mendapatkan hasil yang maksimal kritiknya, Wayan berharap. 

 

Keduanya sependapat bahwa tanpa ada Pemerintahanpun rakyat bisa menjalankan kehidupannya. Wayan memberikan contoh pariwisata di Bali dan Lombok dimana pihak swasta yang melakukan promosi. ”Di Bali, Manager hotelnya yang keliling dunia sehingga wisatawan berkunjung ke Bali, bukan Pemerintah,” ungkapnya.(Zainuddin)