Pramono Minta KPK Serius Tangani Kasus Nazaruddin

Oleh Erwin S Siregar Selasa, 29 November 2011 22:53

Jakarta, Bekasinews.com.- Saat usai Jumpa Pers diruangan Press Room DPR RI Wakil Ketua DPR, Pramono Anung meminta KPK cermat dalam menyusun dakwaan terhadap tersangka kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan karena banyak pihak berpendapat bahwa hanya tersangka Nazaruddin yang akan dikorbankan dengan cara dibatasi pada pasal gratifikasi.

“Saya minta KPK tidak main-main dalam menangani kasus ini utamanya dalam menyusun dakwaan yang akan dibacakan esok karena kasus ini telah jadi perhatian publik dan harus diselesaikan dengan benar,” kata Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut politisi PDI-P itu, kasus Wisma Atlit murni persoalan hukum dan jangan ada tarik-menarik kepentingan politik dalam menuntaskannya meski pada prosesnya KPK membentuk Komite Etik.

Permintaan serupa juga datang dari anggota Komisi III, Nudirman Munir. Menurut dia, KPK hendaknya bersungguh-sunguh dalam mengungkapkan kasus ini dan tersangka Nazaruddin diharapkan membuka seluruh proses yang telah terjadi.

“Jangan sampai ada rekayasa dakwaan terhadap Nazaruddin dengan mengenakan pasal gratifikasi. Kalau ini terjadi maka benar dugaan rakyat bahwa KPK tersandera dan KPK menjadi lembaga spesialisasi lokalisasi kasus dan biaya besar untuk memburu Nazaruddin menjemput Nazaruddin di Kolombia akan sia-sia,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar itu juga menantang kebenaran pernyataan Ketua KPK Busyro Muqodas yang menuding Nazaruddin juga terlibat dalam kasus korupsi yang nilainya triliunan rupiah.

“Busryo kan pernah mengatakan bahwa Nazaruddin terlibat dalam kasus-kasus yang nilainya triliunan rupiah. Buktikan dong, omongan itu,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Calon Pinpinan KPK ternyata tak setuju dengan sikap Ketua KPK Busyro Muqaddas yang banyak mulut. “Banyak omong itu bukan tugas Pimpinan KPK,” kata Abdullah, menjawab pertanyaan Komisi III DPR RI.

Dia menegaskan, bahwa tugas bicara itu adalah bagian Hubungan Masyarakat (Humas) KPK. Ia mengaku, dalam setiap rapat pimpinan selalu mengingatkan pimpinan KPK agar tidak bicara soal kasus. “Kecuali untuk pencegahan,” ungkap Abdullah.

Selain menyindir Busyro, Abdullah juga menyentil kurangnya koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya.Bahkan, Abdullah menegaskan, koordinasi merupakan kelemahan KPK selama ini. “Saya akui itu,” katanya.

Abdullah juga menekankan pentingnya pencegahan. Tapi, bagi dia, membersihkan korupsi yang marak di negeri ini tak cukup hanya dengan melakukan pencegahan saja.

"Selain pencegahan, yang penting lagi adalah peningkatan soliditas internal KPK,” kata Abdullah menegaskan. Dia juga mengatakan, tidak akan memberikan toleransi sedikit pun atas setiap penyimpangan kode etik di KPK.

Abdullah pun menegaskan, dirinya tidak akan mau melakukan pertemuan yang bersifat tidak resmi. “Karena itu bisa menjadi masalah. Mereka rugi, saya juga rugi,” katanya (Erwin Siregar)

Comments

Add New