Pemerintah Akan Evaluasi Nota Kesepahaman Kontrak TKI

Oleh Administrator Jumat, 19 November 2010 22:02

Jakarta, Bekasinews.com.- Pemeritah akan meninjau kembali dan mengevaluasi nota kesepahaman tentang ketenagakerjaan antara Indonesia dan negara-negara tertentu, baik itu kontrak-kontrak antara pekerja dengan perusahaan maupun rumah tangga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini di Ruang Rapat Kantor Presiden, usai memimpin Rapat Terbatas Kabinet, Jumat (19/11) siang.

"Pemerintah Indonesia ingin ada satu fairness, ada satu kerjasama yang bersifat kooperatif," ujar Presiden. "Harus ada kesepakatan antara kedua pemerintah secara bilateral, ada kontrak tenaga kerja kita dengan yang mempekerjakan yang sekarang sudah kita lakukan dengan Malaysia," Presiden menambahkan.

Apabila ada negara yang tidak memberikan kontrak kerja transparan, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi untuk melaksanakannya. Jika belum juga disepakati, akan dilakukan pembicaraan dengan para TKI. "Pemerintah ingin melindungi mereka meskipun pekerjaan itu pilihan. Saudara kita mau bekerja dimana tentu hak masing-masing, tapi pemerintah ingin melindungi mereka," SBY menjelaskan.

Selain itu, pemerintah juga terus-menerus melakukan perbaikan atas semua kebijakan, program, yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun pada tingkat perwakilan kita di luar negeri. "Kita sangat serius untuk melakukan pembicaaraan menuju kerjasama yang tepat dan adil," SBY menegaskan.

Presiden menjelaskan, pemerintah akan mengambil beberapa langkah terlebih dahulu terhadap dua peristiwa yang menimpa TKI baru-baru ini di Saudi Arabia. Pertama, melakukan investigasi. "Kita ingin memastikan bahwa kedua insiden ini betul-betul dilakukan investigasi secara tuntas. Bukan hanya untuk mendapat keadilan bagi yang bersangkutan, tetapi menyangkut bagaimana kita menghadapi masalah serupa di waktu yang akan datang," Presiden SBY menjelaskan. "Investigasi ini untuk menemukan inti masalah sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih efektif lagi," SBY menambahkan.

Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah Saudi Arabia terus dilakukan. SBY mengatakan, pihak Saudi Arabia sudah menunjukkan sikap positif. "Paling tidak sudah menahan dan meminta keterangan dari pihak yang mempekerjakan saudari kita di Saudi Arabia itu," ujar SBY. Presiden berharap hukum benar-benar ditegaakkan secara tegas dan adil.

Kepala Negara menambahkan, untuk segera menindaklanjuti masalah ini, pemerintah akan mengirimkan Meneg PP dan Perlindungan Anak Linda Gumelar ke Saudi Arabia untuk bertemu langsung dengan Sumiati dan keluarganya. Selain itu mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas nama pemerintah dan negara RI. (presidensby/yun)

Comments

Add New