Jakarta, Bekasinews.com.- Kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI diperkirakan sekitar Rp 150 triliun untuk lima tahun ke depan, sementara kemampuan negara hanya Rp 100 triliun. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yufhoyono meminta Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI bersama-sama membahas gap sebesar Rp 50 triliun itu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal ini dalam keterangan pers, usai mengikuti Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Senin (4/10) siang.
Purnomo menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI untuk mencapai kekuatan pokok minimal akan memakan waktu 15 tahun yang dibagi ke dalam tiga Renstra (rencana strategis). “Kita bergembira bila itu dipercepat. Untuk mempercepat ini tentunya diperlukan suatu perencanaan yang baik,” ujar Purnomo.
Soal gap Rp 50 triliun itu, lanjut Purnomo, Presiden SBY memberikan lima instruksi. Pertama, dibicarakan antara Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI. "Apakah itu bisa didapatkan dan dari mana saja,” kata Purnomo.
Intrusksi kedua, agar rencana induk yang sudah dibuat dilihat kembali dengan merujuk kepada instruksi yang pertama, dan kemudian dilakukan penyesuaian. ”Ketiga, prosesnya diminta untuk dilakukan dari atas ke bawah, artinya harus dimulai dengan spesifikasi teknis dari pengguna. Penggunanya siapa? Ya penggunanya Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, karena mereka yang tahu persis spesifikasi teknisnya,” Menhan menjelaskan. Nantinya, data dari ketiga angkatan akan diberikan kepada Panglima TNI, yang kemudian akan diteruskan kepada Kemeterian Pertahanan.
Intruksi keempat, harus diperhatikan betul sumber dananya. ”Jangan sampai sumber pendanaan itu nantinya menjadi beban APBN, karena sumber pendanaan bisa juga dari pinjaman, kredit ekspor. Tapi yang sedang kita lakukan adalah pendanaan dari dalam negeri,” Purnomo menambahkan.
Terakhir, Presiden SBY mengingatkan bahwa apapun yang dibangun adalah dalam rangka tiga hal. Pertama adalah menangkal ancaman dari luar. Kedua, membantu mengatasi masalah keamanan dalam negeri, dan ketiga adalah untuk operasi militer selain perang (OMSM) seperti penanggulangan bencana atau misi perdamaian.
Menurut Purnomo, saat ini sedang dibangun suatu kompleks pusat misi pasukan perdamaian seluas 250 hektar. Di lokasi ini akan dilakukan pelatihan misi perdamaian, penanggulangan bencana, antiteror, dan untuk menempatkan pasukan siap tempur atau standby forces. (presidensby/arc)
|
