 Jakarta, Bekasinews.com.- Setelah pagi tadi menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-65 Kemerdekaan RI, Senin (16/8) siang ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya, di hadapan Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna DPR/MPR RI.
Sidang diawali dengan sambutan Ketua DPR Marzukie Alie. Marzuki mengatakan bahwa sidang hari ini dihadiri oleh 438 anggota dewan, termasuk di dalamnya anggota DPD RI. Menurut aturan konstitusi, maka sidang sudah dapat dilaksanakan.
Marzuki menambahkan, kehadiran anggota DPD karena peran dan fungsi DPD untuk memberikan pertimbangan kepada anggota DPR. Pertimbangan tersebut terkait dengan penetapan RUU menjadi UU dalam bidang pajak, keuangan, dan agama. Hal ini juga untuk memberikan ruang politik kepada daerah.
Masa persidangan pertama ini akan berlangsung sampai 15 Oktober 2010. Menurut Marzuki, untuk masa persidangan pertama ini, DPR akan memfokuskan pada fungsi anggaran dan legislasi, tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan.
Untuk mencapai target menetapkan RUU menjadi UU, maka DPR membentuk 4 panitia kerja (Panja). Yaitu Panja asumsi dasar, Panja RKP dan prioritas anggaran, Panja kebijakan belanja pemerintah pusat, dan Panja kebijakan transfer ke daerah. Tema sidang kali ini, sekaligus tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2011, yaitu 'Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah.'
Sementara itu, di awal pidatonya, Presiden SBY menjelaskan bahwa RAPBN 2011 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional. "RAPBN juga disusun dengan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014," ujar Presiden.
Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, menurut Kepala Negara, RAPBN 2011 ini juga disusun dengan memperhatikan saran dan pendapat DPR serta pertimbangan DPD, yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011 beberapa waktu yang lalu.
Presiden menjelaskan, sejak pertengahan tahun 2009 lalu, perekonomian global sesungguhnya memperlihatkan perkembangan yang positif. Keadaan yang makin baik ini berlanjut hingga semester I tahun 2010. Presiden juga mengatakan bahwa di tengah membaiknya kondisi perekonomian global dari pertengahan 2009 hingga semester I 2010, dunia juga dicemaskan oleh krisis utang dan keuangan Yunani yang dampaknya meluas menjadi penurunan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan di kawasan Uni Eropa.
Namun, di tengah pemulihan perekonomian global yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian itu, perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. "Beberapa indikator ekonomi utama, seperti neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati," kata SBY.
Selain itu, posisi neraca pembayaran, baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial, menunjukkan perbaikan sehingga pada akhir Juli 2010 cadangan devisa nasional mencapai lebih dari 78 miliar dolar AS, atau setara dengan 6 bulan impor. Perkembangan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, Presiden menambahkan, juga didukung oleh kecenderungan melemahnya mata uang dolar AS secara global. "Namun kestabilan nilai tukar rupiah ini terutama dikarenakan semakin kuatnya kepercayaan para pelaku pasar terhadap kinerja perekonomian kita, dan pengelolaan ekonomi makro yang kita laksanakan," SBY menjelaskan.
Lebih lanjut, penilaian berbagai lembaga peringkat internasional juga terus membaik, dari persepsi stabil menjadi positif dan sekarang berada pada satu level di bawah peringkat investasi. "Dengan perkembangan itu, nilai tukar rupiah akan tetap mantap, dan rata-rata sepanjang tahun 2010 diperkirakan berada pada kisaran Rp 9.000 - Rp 9.200 per dolar AS," Presiden SBY menegaskan.
Terlihat hadir seluruh pimpinan DPR, diantaranya Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, dan Anis Matta. Hadir pula para menteri KIB II, seperti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardoyo, dan Mendag Mari Elka Pangestu. (yun/presidensby)
|
