JAKARTA, Bekasinews..com.- Menjelang pertemuan ILC (International Labour Conference) ke 99 di Jenewa bulan depan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melakukan koordinasi dengan Perwakilan ILO untuk Indonesia, delegasi pengusaha dan delegasi pekerja di Kantor Kemenakertrans, Jumat (14/5). Perwakilan ILO Jakarta dipimpin langsung oleh David Lammotte, pejabat ILO yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Sesuai dengan tema-tema sidang tahunan ILC kali ini, rapat koordinasi ini membahas beberapa agenda yang sudah ditetapkan seperti pekerja anak, penghapusan kerja paksa, standar kerja layak untuk PRT dan HIV/AIDS di lingkungan kerja.
"Pemerintah berkepentingan secara langsung untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya lagi berkaitan dengan arahan Presiden tentang Pembangunan Berkelanjutan," Menakertrans Muhaimin Iskandar saat mengawali pertemuaan.
Perwakilan ILO Jakarta juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya keras pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pekerja anak. Bahkan, model penanganan Indonesia dipandang sangat penting untuk diketengahkan dalam sidang tahunan ILC tersebut agar bisa diadopsi sebagai salah satu model penanganan bagi negara-negara anggota lainnya.
Begitu pula dengan isu HIV/AIDS di lingkungan kerja, Indonesia dipandang telah cukup serius untuk menanggulanginya antara lain dengan telah terbitnya Kepmen No 64/2004.
"Namun kita masih memiliki agenda penting yaitu rencana sidang tahunan untuk menjadikan domestic workers sebagai agenda utama tahun ini. Indonesia sendiri sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai diperdebatkan di DPR," papar Cak Imin.
Sementara itu, RUU PRT mengundang perdebatan pro-kontra. Beberapa pihak yang menolak menyatakan bahwa ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum RUU tersebut ditetapkan. Faktor budaya salah satunya disebutkan akan menjadi kendala.
Sementara yang mendukung menyatakan bahwa sudah saatnya perlindungan terhadap PRT ditingkatkan, apalagi sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri berprofesi sebagai PRT.
"Yang utama adalah uji publik dan sosialisasi harus dilakukan maksimal, kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyakarat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR," Muhaimin menambahkan.
Selain itu, Menakertrans menyatakan bahwa sidang tahunan ILC yang dihadiri oleh semua menteri tenaga kerja negaraInegara anggota harus dijadikan momentum untuk Indonesia untuk meningkatkan peran dan kerjasama multilateral di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk melindungi TKI di luar negeri.(fr173)
|
