|
Relawan Untuk TKI Dideklarasikan
|
|
Oleh Administrator
Jumat, 14 Mei 2010 21:01 |
 |
 |
 |
|
JAKARTA, Bekasinews.com.- Penanganan TKI Bermasalah oleh pemerintah yang cenderung lambat sudah lama menjadi sorotan banyak pihak. Kalangan LSM bahkan terus mengkampanyekan agar perlindungan TKI lebih ditingkatkan dengan cara melibatkan berbagai pihak.
Bertempat di Gedung Juang 45 Jakarta, Jum'at siang (14/5) sejumlah aktivis, akademisi dan profesional mendeklarasikan Relawan Kemanusiaan untuk Buruh Migran (Rekanbumi) yang bertujuan membantu menangani TKI Bermasalah. Rekanbumi dengan mottonya "tanggap, mengabdi untuk buruh migran Indonesia" ingin menjadi wadah bersama bagi segenap elemen masyarakat yang peduli atas nasib buruh migran dalam membantu, memperjuangkan sekaligus berpartisipasi aktif dalam dinamika buruh migran di Indonesia.
"Kami ingin fokus menangani aspek kemanusiaannya misalnya TKI yang sakit atau meninggal, bagaimana mengurus kepulangannya dan membawanya ke rumah sakit atau membenrikan bantuan kepada keluarganya," ujar Aan Rusdianto, koordinator Rekanbumi.
Akhir tahun 2009 lalu Migrant Care mencatat, lebih dari 1700 buruh migran yang meninggal sepanjang tahun di Malaysia. Angka ini termasuk tinggi dan mendapat perhatian banyak pihak, antara lain karena penanganannya yang lamban. "Kami akan bekerjasama dengan berbagai profesi seperti dokter dan rumah sakit untuk penanganan TKI yang sakit dan PMI untuk penanganan TKI yang meninggal," tambah Aan yang mantan aktivis korban penculikan 1998.
Deklarasi tersebut dihadiri pula oleh dr. Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX DPR-RI), Perwakilan Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta perwakilan dari BNP2TKI. "Kami berharap dapat bekerjasama pula dengan pemerintah dan DPR RI untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya," Aan menutup sambutannya.
Dilain pihak, Plt Dirjen Binapenta A. Malik Harahap menyambut baik kehadiran Rekanbumi sebagai upaya masyarakat yang positif untuk mempercepat penanganan TKI Bermasalah. "Kami terus mendukung sebagaimana diamanatkan oleh Menakertrans agar mengajak seluas mungkin kelopmpok masyarakat dalam penanganan masalah TKI," tambah Malik. (fr173)
|
