|
Jakarta, Bekasinews.com.- Perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh besarnya anggaran yang realistis, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang terbebani oleh tingginya biaya untuk berobat. Berbagai upaya tetap diupayakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendanaan bagi sektor kesehatan, langkah ini terungkap dalam workshop on Health Finacing Studi In Indonesia World Bank di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Jum'at (30/1). Salah seorang sumber dari Bank Dunia yang identitasnya tidak mau sebutkan menjelaskan studi pembiayaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian program dan anggaran yang diusulkan serta kemajuan apa yang dicapai berikutnya. Ketika Bekasinews menanyakan besaran angka nilai hutang dia menolak "Masih ada yang direvisi." jawab perempuan karyawan Bank Dunia yang berkulit sawo matang ini. Data yang dikumpulkan Bekasinews, Worshop ini merupakan salah satu upaya Departemen Kesehatan untuk memperoleh pinjaman hutang dari Bank Dunia. Sementara itu, Salah seorang Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung Ninis AD yang di temui di Pacific Place menilai prosentase anggaran dalam APBN masih tidak realistis, "ditingkat masyarakat belum semua menikmati kesejahteraan kesehatan. Dalam pengobatan dan daya beli masyarakat terhadap obat juga sangat rendah," jelasnya. Ditambahkannya beberapa kasus dalam masyarakat yang tidak bisa membayar rumah sakit dan meninggal karena tidak mendapat pertolongan yang sepatutnya. "Masih ada anak-anak yang meninggal karena kurang gizi." ujar ibu berputera dua ini. Solusi selain masalah penggunaan anggaran juga masalah pendidikan hidup sehat secara terus menerus. "Agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik tentang kesehatan dan mampu menerapkannya.' pungkas Ibu dosen yang saat ini salah seorang puteranya sedang menempuh S2 di UGM.(Denho )
|
