Peserta Unjuk Rasa membentang poster tentang uang sogokan

Uang Sogokan Dipakai Untuk Mendemo Kembali Penyogok

Jakarta, Bekasinews.com.- Sudah jatuh tertimpa tangga pula, ungkapan ini sangat tepat ditujukan kepada Walikota Bima. Bagaimana tidak niat awal Walikota Bima untuk menyogok aktivis Anti Korupsi agar tidak mendemo dirinya malah berbalik arah, uang sogokan malah dipakai oleh aktivis untuk mendemo kembali Walikota Bima.

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Bima Jakarta (KMBJ) dan Kesatuan Mahasiswa NTB Jakarta (KMNTB) serta Institut Transparansi Kebijakan (ITK) mengadakan unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan (KPK) Senin (20/10), mereka menuntut agar KPK segera menangkap Walikota Bima.

Terkuaknya dana sogokan dari Walikota Bima bermula dari aksi demo para aktivis yang telah dilaksanakan pada Rabu (15/10) lalu di Depan KPK. Aksi tersebut sedianya akan mengangkat dua isue yakni indikasi korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Namun detik-detik menjelang aksi simpul massa pendukung untuk aksi walikota Bima tiba-tiba mnghilang dan tidak membatalkan aksi bersama tersebut.

Hanya berselang sehari, aktivis yang tergabung dalam KMBJ menemukan ada aliran dana yang ditawarkan ke KMBJ oleh Walikota Bima sebesar Rp.50juta. Namun dana sebesar itu belum dicairkan sepenuhnya. Informasi yang dihimpun media ini dari aktivis KMBJ dana yang sudah diserahkan baru Rp14juta. Uang sebesar Rp14juta tersebut diserahkan melalui perantara yang tak lain oknum Polisi bernama Hasan yang diterima langsung oleh Ketua Umum KMBJ Zainal Arifin. Uang sogokan tersebut sengaja diberikan oleh Walikota Bima dengan harapan agar agenda dan langkah taktis advokasi kasus korupsi Walikota Bima yang dilakukan oleh KMBJ dapat di minimalisir.

Namun justru hasilnya berbeda jauh, hasil kesepakatan aktivis KMBJ dana tersebut akan digunakan untuk mendemo kembali pemberi sogok yang tak lain Walikota Bima, dana yang tersisah diserahkan oleh Aktivis ke KPK.

Anggota KMBJ Suhardin mengungkapkan uang yang diterima oleh KMBJ tersebut merupakan bukti kuat untuk segera menangkap Walikota Bima terkait dengan indikasi korupsi yang telah dilaporkan selama ini.

"Persoalan ini akan kami laporkan juga ke Mabes Polri, dengan harapan Mabes Polri dapat mengambil tindakan terhadap oknum polisi yang menajdi perantara penyogokan ini," jelas Yoris panggilan akrab Suhardin.

Perwakilan aksi yang diterima oleh Staf pengaduan KPK Muyono Menerima surat pernyataan tentang adanya uang sogokan yang diberikan oleh Walikota Bima melalui perantara seorang oknum Polisi bernama Hasan. Surat pernyataan ini ditandatangani diatas materai Rp.6000 oleh Ketua KMBJ Zainal Arifin.

"Pak Mulyono akan mengagendakan kembali pertemuan antara aktivis dengan pihak KPK," ujar Yoris

Sementara itu Kordinator KMNTB Heriman mengungkapkan, bahwa Walikota Bima salah arah mencoba menyogok aktivis yang tergabung dalam KMBJ, KMNTB dan ITK. "Kami berjuang sejak awal bukan bertujuan untuk mendapatkan materi, kami aksi karena prihatin dengan maraknya korupsi yang tidak pernah tuntas didaerah," tegas Heriman yang juga kordinator ITK Jakarta.

Indikasi Korupsi yang melibatkan walikota Bima Drs. H. Nurlatif saat ini ditangani oleh dua lembaga berbeda, Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan walikota Bima sebagai tersangka bahkan  Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Walikota Bima.

Sejalan dengan Kejaksaan, KPK juga telah memeriksa dua kali Nurlatief sebagai saksi di kantor KPK Jakarta, bahkan beberapa bulan yang lalu tim kecil KPK telah terjun ke Kota Bima memeriksa beberapa saksi terkait indikasi yang melibatkan walikota Bima. Langkah KPK ini terkait dengan belum turunya surat Ijin Presiden terkait dengan status Nurlatief sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi NTB.

"Uang sogokan ini menjadi bukti yang kuat bahwa Korupsi yang telah dilakukan oleh Walikota Bima ingin dihilangkan, bahkan kami juga berani disogok," tegas Heriman. (sn01)

Photo-photo Aksi KMBJ di depan KPK

Surat Pernyataan Ketua KMBJ yang telah menerima dana dari walikota Bima

Walikota Bima diduga telah melakukan Korupsi hingga 114 M

Share this post