 Massa Mebentang Spanduk di Bundaran HI “KSB Baru Berumur 3 Tahun, Korupsi diatas 41 Milyar” Jakarta, Bekasinews.com.- Stress dengan penanganan korupsi di daerah yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh aparat hukum setempat, sejumlah elemen dari Nusatenggara Barat (NTB) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu ( 15/10 ) siang. Aksi damai dengan massa seratus orang ini melibatkan Gerakan Masyarakat Peduli KSB (Gemas Peduli KSB), Kesatuan Aksi Mahasiswa NTB Jakarta (KMNTB), Kesatuan Aksi Mahasiswa Bima Jakarta (KMBJ) dan Institut Transparansi Kebijakan (ITK) dengan tuntutan agar KPK segara menangani kasus Korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)
“Secara resmi pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dipimpin oleh KH. Zulkifli Muhadli baru berjalan 3 tahun namun selama tiga tahun ini prestasi yang ditoreh tak lain menciptakan orang kaya baru dari kelompok mereka. Bahkan tak segan-segan posisi kepala daerah dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebanyak mungkin.” Tegas ketua KMBJ Zainal Arifin dalam orasinya. Kordinator Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Jakarta, Heriman mengkalkulasi selama 3 tahun pemerintahan KH Zulkifli Muhadli terjadi penyimpangan keuangan negara lebih dari 41 Milyar. “Bukti-bukti penyimpangan tersebut sudah diserahkan ke aparat hukum termasuk KPK,” jelas Heriman dalam aksi damainya di Bundaran HI dan KPK. Aksi di bundaran HI juga menampilkan teatrikal yang menggambarkan ganasnya akibat perilaku korupsi di KSB. Dua orang terkena 
busung lapar digambarkan sebagai korban dari perilaku korupsi Bupati Sumbawa Barat. Heriman yang juga kordinator Kesatuan Mahasiswa NTB Jakarta mengaku heran dengan sikap aparat hukum di NTB yang sama sekali tidak menindaklanjuti laporan berbagai elemen masyarakat terkait indikasi korupsi yang melibatkan Bupati KSB. Sementara itu Ketua Gerakan Masyarakat Peduli KSB ( Gemas Peduli KSB) Ustat Nasrum menilai APBD KSB bukan saja bocor tapi sudah bobol tiap tahunnya “Kami sengaja datang ke Jakarta, karena berharap hanya KPK yang bisa menuntaskan korupsi di KSB,” tegas ustat Nasrum yang baru dua hari berada di Jakarta. Diinfokan oleh Ustat Nasrum kebijakan Bupati KSB yang melahirkan Perda No. 3Y tahun 2008 tentang dana pengikatan sebesar 700 Milyar yang berlaku melampaui batas berkuasa Bupati tetap dipertahankan oleh Bupati Zulkifli Muhadli meskipun Mendagri menganjurkan Perda tersebut dibatalkan. “Ada sesuatu yang aneh dengan nilai 700 Milyar tersebut, sehingga Bupati KSB tetap ngotot menjalankan Perda itu,” Ujar Ustat. Penyimpangan lain yang mengatasnamakan kekuasaan Bupati juga terjadi dalam sector pendidikan. Secara Gamblang Bupati KSB menyalurkan dana APBD sebesar 2 milyar tiap tahun ke Universitas Cordova di Taliwang KSB. “Program pendidikan Gratis yang dicanangkan di KSB ternyata disalahgunakan, Bupati KSB yang memiliki Universitas Cordova dan sekaligus menjadi rektornya wajib mendapat dana dari APBD sebesar 2 milyar tiap tahunnya,” cerita Ustat Nasrum sambil menekankan agar KPK segera menangkap Bupati KSB.
Perwakilan massa yang tiba di KPK pukul 12.45 Wib akhirnya diterima oleh staf pengaduan masyarakat KPK Mulyono.
Mulyono berjanji akan meneruskan tuntutan peserta aksi kepada bagain yang menangani laporan korupsi Kabupaten Sumbawa Barat. “Kebetulan pak Teguh hari ini sedang tidak ada ditempat maka kami belum bisa menjelaskan posisi laporan yang sudah masuk ke KPK selama ini.” Jelas Mulyono sambil menginformasikan bahwa Pak Teguh yang menangani laporan korupsi dari KSB. Kordinator ITK Jakarta, Heriman menegaskan kepada KPK bahwa pihaknya akan kembali mendatangi KPK untuk menanyakan sejauhmana penanganan kasus korupsi KSB ditindaklanjuti. “Jangan sampai KPK berubah nama menjadi Komisi Pembela Koruptor,” ujar Heriman setelah bertemu dengan pihak KPK. (sn01)
|
